Soal Usul Penundaan Pemilu, Waketum Gerindra: Kita Amati Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, partainya belum dapat berkomentar terkait wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 yang diusulkan sejumlah ketua umum partai politik (parpol).

Menurut dia, menjadi wewenang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menanggapi wacana tersebut. Itu pun jika sudah ada proses politik terkait wacana itu. 

"Jadi, sementara ya Partai Gerindra, ya kita mengamati saja di media," kata Dasco di Lingkungan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3/2022) dikutip dalam keterangan video yang diterima Kompas.com.

Baca juga: KPU Berencana Batasi 300 Pemilih di Tiap TPS untuk Pemilu 2024

Dasco mengatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 belum pernah didiskusikan oleh Prabowo di internal Gerindra.

"Enggak pernah, kan kita sama-sama baca dari media," ujarnya.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, partainya belum menanggapi usulan karena baru berupa wacana yang bergulir di antara beberapa elite partai politik.

Sebaliknya, apabila wacana itu kemudian disampaikan dan menjadi proses politik di DPR atau MPR, Partai Gerindra baru akan menanggapinya.

Adapun proses politik yang dimaksud yaitu revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Kecuali, apabila ada proses politik, itu baru ada tanggapan dan itu pun adalah kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Pak Prabowo," tegasnya.

Di sisi lain, Dasco memastikan bahwa Partai Gerindra tetap melakukan konsolidasi nasional guna persiapan Pemilu 2024.

Menurutnya, konsolidasi nasional akan terus dilakukan selama usulan penundaan pemilu masih berupa wacana.

"Kalau konsolidasi partai kan kita memang terus, ada isu, enggak ada isu, ya kita memang sudah dari dulu, sudah ada time table yang mesti kita ikuti," pungkasnya.

Baca juga: Hitungan KPU, Anggaran Pemilu Dapat Ditekan hingga Rp 62 Triliun

Diketahui, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.

Kemudian, Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.