Kompas.com - 01/03/2022, 16:27 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, menurut rencana, KPU akan menetapkan alokasi maksimal 300 pemilih di tiap tempat pemungutan suara (TPS) di Pemilu 2024.

Hasyim menuturkan, hal ini bertujuan untuk mengakomodasi durasi bagi tiap pemilih di bilik suara.

Ketentuan ini pun sama dengan Pemilu 2019 karena model pemilu tidak berubah.

"Karena durasi lima sampai tujuh menit per pemilih untuk memilih lima jenis surat suara, kalau 300 pemilih masih terakomodasi dalam durasi enam jam waktu pemungutan suara di TPS. Ini nanti akan kami pertahankan di Pemilu 2024 karena modelnya masih sama, yaitu pemilu serentak dengan lima surat suara," ujar Hasyim dalam "Kompas XYZ Forum" di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Agar Tak Jadi Alasan Penundaan, Pimpinan Komisi II Usul Anggaran Pemilu 2024 Disesuaikan Kembali

Pada Pemilu 2019 dan 2024 mendatang, pemilu presiden dan wakil presiden digelar serentak dengan pemilu legislatif.

Pemilih memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pemilu 2024 ini akan digelar pada 14 Februari 2024.

Sementara itu, lanjut Hasyim, alokasi pemilih untuk Pilkada 2024 akan dibatasi 500 pemilih di tiap TPS.

Kemudian, undangan kepada para pemilih untuk hadir di TPS diberikan jeda waktu sesuai nomor.

Hasyim mengatakan, aturan ini sudah diterapkan saat Pilkada 2020 untuk menghindari kerumunan orang dalam rangka mencegah penularan Covid-19.

Dengan asumsi pandemi masih terjadi di Indonesia pada 2024, aturan ini akan diberlakukan kembali.

Adapun Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

"Ini masih akan kami adopsi kembali dan digunakan dalam Pilkada 2024," katanya.

Baca juga: Fraksi PPP: Kalau Amendemen Hanya untuk Muluskan Penundaan Pemilu, Terkesan Dipaksakan

Selain itu, dalam rangka mencegah petugas penyelenggara pemilu sakit atau meninggal dunia seperti di 2019, KPU akan menetapkan kriteria usia maksimal petugas 50 tahun dan dalam kondisi sehat.

Hasyim menuturkan, KPU akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi tes kesehatan bagi calon anggota petugas penyelenggara pemilu.

"Ke depan kami akan minta tolong pemda menyiapkan petugas-petugas ad hoc yang sehat. Fasilitas dibiayai pemda, kami akan kerja sama," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pancasila sebagai Identitas Nasional

Pancasila sebagai Identitas Nasional

Nasional
UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Nasional
BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

Nasional
Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Nasional
Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Nasional
Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Nasional
Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.