"Patut diragukan sekali jika dalih di balik usulan itu adalah karena pandemi atau dalih pemulihan ekonomi," kata dia.
Baca juga: KPU: Penundaan Pemilu jika Tak Amandemen UUD 1945, Inkonstitusional
Oleh karenanya, Jokowi pun didorong untuk kembali menyatakan sikapnya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden di hadapan publik.
Tak bisa dihindarkan, sebagian pihak curiga pemerintah punya andil dalam memobilisasi elite partai untuk kembali meramaikan isu ini.
Untuk mengakhiri tudingan tersebut, menurut Bawono, mau tidak mau Jokowi harus kembali tampil di publik dan menegaskan sikapnya yang menolak masa jabatan tiga periode, sekaligus mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kalau itu tidak dilakukan segera oleh Presiden Jokowi maka tidak bisa juga disalahkan apabila muncul penilaian-penilaian publik wacana penundaan pemilu berasal dari Istana," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.