Kompas.com - 27/02/2022, 14:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Klaim tersebut, kata Muhaimin, mengacu pada analisis big data perbincangan di media sosial.

Menurut dia, dari 100 juta subyek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

Baca juga: Khawatir Ganggu Stabilitas Ekonomi, Cak Imin Usul Pemilu 2024 Diundur

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat memberikan pengarahan pada acara Bimtek Fraksi PKB dan DPC PKB Se-Jawa Barat serta Orasi Politik bertajuk Politik Kesejahteraan dan Kebahagiaan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, perubahan tersebut terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang.

Sementara, responden big data diklaim bisa mencapai angka 100 juta orang.

"Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tambah dia.

Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden.

"Fakta politik survei terbaru kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi, 73 persen. Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak berseiringan dengan persetujuan penundaan pemilu. Sekitar 60 persen tak setuju dan 40 persen mendukung," katanya.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu murni merupakan inisiatif dirinya.

Ia mengatakan, penundaan pemilu diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik tidak terganggu oleh pemilu.

Kendati demikian, Muhaimin mengaku tak mempersoalkan jika ada pihak-pihak yang menolak usulannya.

Baca juga: Soal Usulan Pemilu Ditunda, Perindo: Presiden Tak Tertarik, Mungkin Maunya Cak Imin Saja

"Biasa, namanya usulan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Peningkatan Kasus Covid-19 Masih Tinggi di 8 Provinsi

Kemenkes: Peningkatan Kasus Covid-19 Masih Tinggi di 8 Provinsi

Nasional
Polri Buru Para Buronan Judi Online yang Sembunyi di 5 Negara

Polri Buru Para Buronan Judi Online yang Sembunyi di 5 Negara

Nasional
Putri Candrawathi Ditahan, Kuasa Hukum: Meski Berat namun Ikhlas

Putri Candrawathi Ditahan, Kuasa Hukum: Meski Berat namun Ikhlas

Nasional
Ferdy Sambo dan Sederet Polisi Lain yang Disidang Etik Terkait Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo dan Sederet Polisi Lain yang Disidang Etik Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Anggota DPR Minta Calon Komisioner Komnas HAM Perjuangkan Ganja Medis Dibanding Urusan Politik

Anggota DPR Minta Calon Komisioner Komnas HAM Perjuangkan Ganja Medis Dibanding Urusan Politik

Nasional
Kapolri: Kasus Ferdy Sambo Betul-betul Gerus Kepercayaan Publik ke Polri

Kapolri: Kasus Ferdy Sambo Betul-betul Gerus Kepercayaan Publik ke Polri

Nasional
Polri Ungkap 2049 Kasus Judi Online dan Konvensional

Polri Ungkap 2049 Kasus Judi Online dan Konvensional

Nasional
Mengenal Pierre Tendean, Ajudan Tampan Berdarah Perancis yang Gugur dalam G-30-S

Mengenal Pierre Tendean, Ajudan Tampan Berdarah Perancis yang Gugur dalam G-30-S

Nasional
Pimpinan Komisi III: Demi Keadilan, Putri Candrawathi Memang Harus Ditahan

Pimpinan Komisi III: Demi Keadilan, Putri Candrawathi Memang Harus Ditahan

Nasional
Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Nasional
Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Nasional
Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Nasional
Permohonan Turunkan 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Permohonan Turunkan "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Nasional
Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.