Kompas.com - 26/02/2022, 09:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terseret dalam kasus korupsi pemberian suap pengurusan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia merupakan salah satu penyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan rekannya Maskur Husain.

Dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (17/2/2022) majelis menyatakan politikus Partai Golkar itu terbukti memberikan suap senilai Rp 3,6 miliar.

Baca juga: Divonis 3,5 Tahun Penjara, Azis Syamsuddin Tak Banding dan Minta Segera Dieksekusi

Ia lantas dijatuhi pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan, serta denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Majelis hakim pun memutuskan untuk mencabut hak politik Azis selama 4 tahun terhitung setelah masa pokok pidananya berakhir.

Tak ajukan banding

Kuasa hukum Azis, Sirra Prayuna menyatakan kliennya telah menerima putusan majelis hakim.

“Setelah mempertimbangkan dengan matang maka kita putuskan untuk tidak banding,” katanya pada Kompas.com, Rabu (23/2/2022).

Ia pun meminta kliennya segera di eksekusi oleh jaksa KPK.

“Menerima putusan untuk dijalankan dan meminta agar Pak Azis Syamsuddin segera dapat eksekusi oleh jaksa KPK,” sebutnya.

Keputusan itu diikuti oleh KPK dengan mengambil sikap serupa pada Jumat (25/2/2022).

Baca juga: KPK Tak Banding Kasus Azis Syamsuddin, Akan Segera Lakukan Eksekusi

Pelaksana Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, pihaknya tidak mengambil upaya banding atas vonis Azis.

“Tim Jaksa setelah mempelajari seluruh fakta hukum dalam pertimbangan majelis hakim dan berpendapat seluruh analisis yuridis fakta hukum di persidangan telah dipertimbangkan,” tuturnya.

“Untuk itu KPK tidak mengajukan upaya hukum banding,” sebut Ali.

Ali menuturkan, dengan sikap ini maka vonis Azis telah dinyatakan incracht dan jaksa eksekutor KPK segera melaksanakan putusan.

Baca juga: KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Aliza Gunado lewat Putusan Azis Syamsuddin

Disayangkan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyayangkan sikap KPK yang tidak mengajukan banding.

Dalam pandangan Boyamin mestinya KPK berjuang agar Azis mendapatkan sanksi maksimal.

Sebab tindakan korupsi Azis merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR.

Ia menambahkan, Azis juga pernah duduk di Komisi III DPR dan alasan ini mestinya jadi faktor yang memberatkan vonis karena ia adalah orang yang memahami hukum.

“Jadi mestinya faktor pemberatnya itu banyak dan faktor meringankan tidak cukup mengurangi, meskipun ya belum pernah dihukum atau masih muda, ya tapi karena ancaman pemberi itu kan hanya 5 tahun,” kata Boyamin.

Baca juga: MAKI Sayangkan Langkah KPK yang Tak Banding Atas Kasus Azis Syamsuddin

“Jadi ya mestinya dimaksimalkan dengan cara KPK mengajukan banding,” imbuh dia.

Di sisi lain, Boyamin mendesak agar KPK terus mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Lampung Tengah.

Pasalnya Azis dinyatakan memberi suap pada Robin agar tidak diseret dalam perkara yang sedang diselidiki KPK itu.

“Ini mesti dilakukan KPK demi memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat karena hukuman terhadap Azis Syamsuddin dirasakan masih terlalu ringan,” imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirut PT LIB Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Menpora: Jalani Saja, Kepolisian Ada Alasan

Dirut PT LIB Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Menpora: Jalani Saja, Kepolisian Ada Alasan

Nasional
Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Nasional
Anies Capres Nasdem, Waketum PKB: Koalisi PKB-Gerindra Siap Bertanding

Anies Capres Nasdem, Waketum PKB: Koalisi PKB-Gerindra Siap Bertanding

Nasional
Bertemu Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Jokowi: Kelola Dana dengan Hati-hati

Bertemu Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Jokowi: Kelola Dana dengan Hati-hati

Nasional
Daftar 20 Polisi Langgar Etik di Tragedi Kanjuruhan: 6 dari Polres Malang, 14 Brimob Polda Jatim

Daftar 20 Polisi Langgar Etik di Tragedi Kanjuruhan: 6 dari Polres Malang, 14 Brimob Polda Jatim

Nasional
Disebut Hasto Merugikan PDI-P, PSI: Kami Hormati Senior

Disebut Hasto Merugikan PDI-P, PSI: Kami Hormati Senior

Nasional
Tutup P20 Summit, Puan: Dunia Sepakat Penguatan Peran Parlemen Jadi Solusi Hadapi Tantangan Global

Tutup P20 Summit, Puan: Dunia Sepakat Penguatan Peran Parlemen Jadi Solusi Hadapi Tantangan Global

Nasional
Soroti Sejumlah Kasus, Anggota DPR: Perlu Pendisiplinan Polisi di Level Bawah

Soroti Sejumlah Kasus, Anggota DPR: Perlu Pendisiplinan Polisi di Level Bawah

Nasional
Mahfud Sebut Penindakan Hukum Tragedi Kanjuruhan Hampir Selesai

Mahfud Sebut Penindakan Hukum Tragedi Kanjuruhan Hampir Selesai

Nasional
Kunjungi Demokrat Usai Jadi Capres Nasdem, Anies: Nanti Meluas ke PKS

Kunjungi Demokrat Usai Jadi Capres Nasdem, Anies: Nanti Meluas ke PKS

Nasional
Kemenlu: 34 WNI yang Pilih Tetap Tinggal di Ukraina Aman

Kemenlu: 34 WNI yang Pilih Tetap Tinggal di Ukraina Aman

Nasional
Jokowi Minta Menpora Segera Audit Seluruh Stadion Sepak Bola

Jokowi Minta Menpora Segera Audit Seluruh Stadion Sepak Bola

Nasional
KPK Tetapkan Sejumlah Tersangka Terkait Suap HGU di Kanwil BPN Riau

KPK Tetapkan Sejumlah Tersangka Terkait Suap HGU di Kanwil BPN Riau

Nasional
Anies Sebut AHY Berhasil Lanjutkan Tradisi yang Dibangun SBY

Anies Sebut AHY Berhasil Lanjutkan Tradisi yang Dibangun SBY

Nasional
Prabowo Berpotensi Lawan Anies di 2024, Cawapres Disebut Jadi Penentu

Prabowo Berpotensi Lawan Anies di 2024, Cawapres Disebut Jadi Penentu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.