Berapa Dana APBN yang Akan Dipakai untuk Membangun IKN? Ini Hitung-hitungan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, segera dimulai. Rencananya, pembangunan fisik IKN dimulai pada pertengahan tahun ini.

Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa yang akan dibangun pertama kali yakni Istana Presiden.

Lalu, diikuti pembangunan kantor pemerintahan lainnya seperti Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.

Baca juga: Bocoran Jokowi soal IKN, Nama Kepala Otorita hingga Nilai APBN yang Dipakai

Lantas, berapa biaya pembangunan IKN? Bagaimana skema pembiayaannya?

Pembiayaan pembangunan IKN

Menurut hitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 466,9 triliun.

Presiden Jokowi mengatakan, seluruh anggaran untuk membangun kawasan inti IKN akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kawasan inti yang dimaksud yakni kompleks Istana Kepresidenan dengan gedung-gedung kementerian yang akan dibangun di tahap awal.

"Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya (pembangunan IKN) dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian, memang itu semuanya dari APBN," kata Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Baca juga: Jokowi: Pembangunan IKN Dimulai dari Kawasan Inti Pemerintahan

Estimasi Jokowi, biaya yang dibutuhkan untuk membangun kawasan inti IKN setara dengan 20 persen dari total anggaran yang diperlukan untuk membangun ibu kota negara baru.

Jika anggaran total pembangunan IKN sebesar Rp 466,9 triliun sebagaimana perkiraan Bappenas, maka, 20 persen dari angka total tersebut yakni sekitar Rp 93 triliun.

Selain APBN, kata Jokowi, 80 persen dana pembangunan IKN akan diambilkan dari berbagai sumber, termasuk investasi langsung oleh investor.

"80 persen adalah baik KPBU (kerja sama pemetintah dan badan usaha), baik PPP (public private partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor," kata dia.

Janji tak bebani APBN

Sebelumnya, pada Mei 2019, Jokowi sempat menyebut bahwa pembangunan ibu kota negara baru tak akan membebani APBN.

Ia memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menyusun skema pembiayaan pembangunan yang paling baik.

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," kata Jokowi dalam acara buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Baca juga: Ridwan Kamil Termasuk, Ini 3 Kandidat Kepala Badan Otorita IKN dari Non-partai

Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa pernah mengatakan, pembangunan ibu kota negara baru tidak akan memberatkan APBN dan menjaga kesinambungan fiskal.

Pemerintah berjanji untuk menghindari utang jangka panjang, meskipun pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang yang dimulai tahun ini.

"Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Kita akan hindari itu," kata Suharso dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).