Kemenkes Buka Peluang Vaksin "Booster" Diberikan dengan Interval 3-6 Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pemerintah ingin mempercepat laju vaksinasi dosis ketiga atau booster.

Ia mengatakan, pihaknya berencana untuk menerapkan jarak penyuntikan vaksin booster mulai 3-6 bulan setelah vaksinasi dosis kedua.

Hal ini akan dilakukan berdasarkan analisis yang dilakukan para pakar.

"Berdasarkan studi analisis yang kita kerjakan di beberapa tempat oleh para ahli epidemiologi di Indonesia, ternyata vaksinasi (booster) 3-6 bulan ini sudah akan lebih efektif dilakukan," kata Dante dalam diskusi dengan Radio Kesehatan Kemenkes, Rabu (23/2/2022).

Dante mengatakan, interval penyuntikan vaksin booster tersebut akan diberlakukan terhadap seluruh kelompok usia, tidak hanya lansia.

"Sehingga nanti akan kita terapkan vaksinasi semua kelompok umur untuk booster dengan waktu 3 sampai 6 bulan," ujarnya.

Baca juga: Wamenkes: Vaksinasi Booster Dapat Kurangi Risiko Kematian Covid-19 Hingga 97 Persen

Lebih lanjut, Dante mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terus bergerak mengikuti tren perkembangan Covid-19 di populasi yang dibarengi dengan studi kaidah ilmiah.

Adapun hingga saat ini, baru kelompok lansia yang bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster dengan interval minimal 3 bulan setelah mendapatkan vaksinasi dosis kedua.

Hal tersebut tertuang di Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes SR.02.06/II/1123/2022 yang diteken pada 21 Februari 2022.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, untuk sasaran vaksinasi booster selain kelompok lansia, baru bisa mendapatkan vaksin booster minimal 6 bulan setelah vaksinasi dosis lengkap.

Adapun dalam ketentuan baru ini disebutkan bahwa lansia bisa diberikan vaksin booster dengan platform jenis vaksin homolog atau heterolog.

Baca juga: Kemenkes: 35 Orang Meninggal akibat Covid-19 meski Sudah Divaksin Booster

Vaksin yang diberikan adalah regimen vaksin Covid-19 yang tersedia di lapangan dan yang sudah mendapatkan emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sesuai dengan rekomendasi dari ITAGI.

Terakhir, tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi Covid-19 dosis booster tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2002.