Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Retno Marsudi Bertemu Menlu dan Menhan Perancis, Bahas Situasi Myanmar hingga Ukraina

Kompas.com - 22/02/2022, 11:13 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi baru saja melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly dan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian.

Pertemuan dengan kedua menteri tersebut dilakukan secara terpisah, tetapi terdapat satu isu yang beririsan, yakni terkait dengan perkembangan situasi di Ukraina dan Myanmar.

Retno mengatakan, pertemuan dengan Menhan Parly difokuskan pada tukar pikiran situasi di kawasan Eropa dan Asia.

"Perkembangan di Ukraina dan Myanmar dibahas dalam pertemuan. Pertemuan juga membahas kerjasama strategis di berbagai bidang, termasuk di bidang pertahanan," kata Retno seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (22/2/2022).

Ia menjelaskan, kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Perancis tidak hanya fokus pada pembelian alutsista.

Baca juga: Retno Marsudi Telepon Menlu Ukraina dan Rusia, Singgung Dialog dan Diplomasi untuk Selesaikan Konflik

Namun, juga terkiat dengan pengembangan kapasitas, riset, dan produksi bersama.

"Serta investasi dalam rangka memperkuat industri strategis nasional," kata Retno.

Sementara itu, dengan Menlu Le Drian, Retno membahas tentang kerja sama bilateral di bidang kesehatan, transisi energi, hambatan perdagangan komoditi, dan Indo Pasifik.

"Dan pertukaran pandangan mengenai perkembangan di Ukraina dan Myanmar," kata Retno.

Kedua pihak sepakat untuk terus perkuat kerja sama kesehatan.

Dalam konteks yang lebih strategis, Perancis telah menyampaikan dukungan kepada Indonesia untuk menjadi salah satu hub dari pengembangan vaksin mRNA di Kawasan Asia.

“Dalam jangka panjang, kami ingin meningkatkan kapasitas produksi vaksin mRNA. Perluasan hub produksi dan transfer teknologi vaksin ke negara-negara berkembang dapat mendorong pemerataan dan keadilan vaksinasi dunia," ujar Retno.

Baca juga: Menlu: Implementasi 5 Poin Konsensus Myanmar Tak Ada Kemajuan Signifikan

Di sisi lain, Retno juga mengajak Perancis untuk meningkatkan investasi di Indonesia, terutama di bidang transisi energi.

Hal ini sejalan dengan kesepakatan kedua negara yang tertuang dalam Letter of Intent on Cooperation to Accelerate Energy Transition in Indonesia.

Retno juga mendorong agar di masa presidensi Perancis di Uni Eropa dapat dicapai kemajuan yang berarti dalam perundingan I-EU CEPA, dan tidak lagi ada diskriminasi terhadap kelapa sawit, termasuk dalam rancangan regulasi UE yang baru terkait deforestation free products.

Sementara terkait isu Myanmar, Retno mengungkapkan bahwa Indonesia terus mendorong implementasi 5 point-consensus (5 PC) yang masih belum mencapai kemajuan berarti.

Kedua Menlu juga saling tukar pandangan mengenai perkembangan di Ukraina.

"Indonesia berharap agar semua pihak memberikan kesempatan bagi negosiasi dan diplomasi untuk bekerja," tandas Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com