Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Implementasi 5 Poin Konsensus Myanmar Tak Ada Kemajuan Signifikan

Kompas.com - 17/02/2022, 17:06 WIB
Mutia Fauzia,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan, tidak ada kemajuan signifikan dalam penerapan lima poin konsensus atas konflik di Myanmar.

Hal itu menjadi pembahasan khusus dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Asean (AMM Retreat) yang dilaksanakan di Kamboja pada Kamis (17/2/2022) hingga Jumat besok.

"Kita semua masih sangat concern terhadap situasi di Myanmar, termasuk tidak adanya kemajuan signifikan dalam implementasi 5 Points of Consensus," kata Retno di dalam press briefing secara virtual.

Menteri-menteri luar negeri di kawasan Asean pun berharap atas kemajuan implementasi lima  poin konsensus tersebut. Di dalam AMM Retreat itu, Retno juga mengungkapkan alasan implementasi lima poin konsensus menjadi penting baik bagi rakyat Myanmar maupun kawasan Asean.

Baca juga: Setahun Kudeta Myanmar, Indonesia Desak Militer Tindak Lanjuti 5 Poin Konsensus

"Karena implementasi ini penting bagi rakyat Myanmar, penting untuk stabilitas dan perdamaian di kawasan, dan implementasi ini penting bagi kredibilitas Asean," kata Retno.

Ia juga mengungkapkan dua hal penting yang ingin dilihat dari implementasi lima poin konsensus. Pertama, terkait penghentian penggunaan kekerasan. Kedua, terkait dengan kunjungan utusan khusus Ketua Asean.

Dengan kunjungan ketua khusus tersebut, diharapkan bisa terjadi komunikasi dan pertemuan dengan berbagai pihak di Myanmar.

"Kedua hal itu merupakan langkah awal implementasi 5 Point Consensus. Sebuah pembukaan bagi langkah selanjutnya menuju dialog yang inklusif. Indonesia menekankan pentingnya utusan Asean mulai melakukan kontak dengan stakeholders lain di Myanmar. Penting bagi Asean mendengarkan langsung concern dan pandangan dari stakeholders tersebut," kata Retno.

Untuk diketahui, pada pertemuan tingkat menteri kali ini, pemerintah Mnyanmar memutuskan untuk tidak mengirimkan delegasi.

Dalam keterangan tertulisnya, Nay Pyi Taw menyatakan tidak dapat berpartisipasi atau mengirimkan delegasi non-politik pada Pertemuan Menteri Luar Negeri Asean tersebut.

"Keputusan Myanmar untuk tidak ikut serta atau mengirimkan delegasi non-politik sebagai perwakilan dalam AMM Retreat yang akan diadakan pada 17 Februari 2022 tidak bisa dihindarkan karena berlawanan dengan prinsip serta praktik keterwakilan yang setara di Asean," tulis Kemenlu Myanmar dalam keterangan tertulis mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com