Kompas.com - 22/02/2022, 09:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan sedang mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi Covid-19. Akan tetapi, pemerintah menyatakan tidak bakal tergesa-gesa meniru langkah yang sudah diambil negara lain.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proses yang akan diambil dilakukan secara bertahap dan berlanjut. Menurut dia, pemerintah tidak bakal buru-buru menetapkan masa transisi endemi Covid-19.

"Meskipun beberapa negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran untuk transisi ke endemi, seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura, tapi kita tidaklah perlu latah ikut-ikutan seperti negara tersebut," ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang disiarkan secara daring pada Senin (21/2/2022).

"Kita akan melakukan transisi ini secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut," ujar Luhut.

Baca juga: Luhut: Rawat Inap Covid-19 Varian Omicron di Jawa-Bali Masih Jauh di Bawah Delta

Menurut Luhut ada sejumlah komponen yang akan digunakan untuk menjadi pijakan pemerintah buat menetapkan periode transisi menuju masa endemi Covid-19.

Luhut mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, kata Luhut, pemerintah bakal menggunakan pra-kondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan sejumlah indikator.

Luhut melanjutkan, indikator lainnya yang akan dijadikan bahan pertimbangan sebelum memutuskan status endemi adalah soal tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator WHO, kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveilans aktif.

"Selain itu, pra-kondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten," lanjut Luhut.

Baca juga: Luhut: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia dengan Komorbid Paling Banyak Idap Diabetes Melitus

Sampai saat ini menurut Luhut usulan konsep, kriteria, dan indikator pandemi ke endemi dari waktu ke waktu masih akan terus disempurnakan dengan para pakar dan ahli di bidangnya.

Salah satu hal penting yang diharapkan membant memperlancar Indonesia memasuki masa transisi endemi Covid-19 adalah menggenjot vaksinasi dosis kedua dan booster, terutama bagi para lansia.

"Pemerintah juga terus mendorong dan meminta bantuan kepada pemerintah daerah beserta jajarannya untuk terus aktif mensosialisasikan dan memaksimalkan jumlah vaksinasi booster bagi yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga," kata Luhut.

"Saya juga meminta masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga ataupun yang sudah divaksinasi lengkap dengan rentang waktu enam bulan dapat langsung mendatangi gerai-gerai vaksin yang telah disiapkan," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: OTT Bupati Pemalang Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan

KPK: OTT Bupati Pemalang Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan

Nasional
Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Internasional, Polisi Aktif Jadi Kurir

Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Internasional, Polisi Aktif Jadi Kurir

Nasional
OTT Bupati Pemalang, KPK Tangkap 23 Orang

OTT Bupati Pemalang, KPK Tangkap 23 Orang

Nasional
9 Parpol Belum Pastikan Daftar Pemilu, KPU Imbau Jangan Mepet Tenggat Waktu

9 Parpol Belum Pastikan Daftar Pemilu, KPU Imbau Jangan Mepet Tenggat Waktu

Nasional
Survei Serologi: 98,5 Persen Penduduk RI Punya Antibodi Covid-19

Survei Serologi: 98,5 Persen Penduduk RI Punya Antibodi Covid-19

Nasional
Kekuatan Publik dan Media dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua

Kekuatan Publik dan Media dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua

Nasional
Pengakuan Sambo kepada Polisi, Emosi Lalu Minta Bharada E Bunuh Brigadir J...

Pengakuan Sambo kepada Polisi, Emosi Lalu Minta Bharada E Bunuh Brigadir J...

Nasional
Ketua KPK Sebut Penangkapan Bupati Pemalang Terkait Suap

Ketua KPK Sebut Penangkapan Bupati Pemalang Terkait Suap

Nasional
6 Parpol Akan Daftar ke KPU Hari Ini, Ada Partai Buruh, Berkarya, dan Ummat

6 Parpol Akan Daftar ke KPU Hari Ini, Ada Partai Buruh, Berkarya, dan Ummat

Nasional
KPK Tangkap Tangan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo

KPK Tangkap Tangan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo

Nasional
Prabowo Diyakini Menang Jika Tak Bersaing dengan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024

Prabowo Diyakini Menang Jika Tak Bersaing dengan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024

Nasional
Benny Mamoto Bantah Tudingan Dapat Imbalan dari Sambo: Tak Ada 'Deal' Apa Pun

Benny Mamoto Bantah Tudingan Dapat Imbalan dari Sambo: Tak Ada "Deal" Apa Pun

Nasional
Ancang-ancang Prabowo Subianto Menuju Pintu Pilpres 2024...

Ancang-ancang Prabowo Subianto Menuju Pintu Pilpres 2024...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Motif Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J | Mahfud MD Sebut Negara Bisa Hancur Jika Kasus Brigadir J Tak Terbuka

[POPULER NASIONAL] Motif Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J | Mahfud MD Sebut Negara Bisa Hancur Jika Kasus Brigadir J Tak Terbuka

Nasional
31 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J Dinilai Bisa Dipidana

31 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J Dinilai Bisa Dipidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.