Kompas.com - 18/02/2022, 22:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami beberapa perkara yang pernah ditangani hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaini Hidayat.

Pendalaman itu dilakukan melalui pemeriksaan hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Yang bersangkutan dikonfirmasi terkait dengan penanganan beberapa perkara yang pernah ditangani oleh tersangka IIH (Itong Isnaini Hidayat) saat bertugas di PN Surabaya," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (18/2/2022).

Dalam kasus ini, KPK juga mengumumkan panitera pengganti PN Surabaya Hamdan dan pengacara PT Soyu Giri Primedika, Hendro Kasiono sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Dalami Soal Penetapan Hakim Itong Jadi Ketua Majelis Persidangan Gugatan PT SGP

Diketahui, ketiga tersangka dalam perkara ini ditangkap KPK dalam kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Rabu (19/1/2022).

KPK menduga para tersangka terlibat kongkalikong untuk mengurus perkara pembubaran PT PT Soyu Giri Primedika.

Dalam konstruksi perkara dijelaskan, Hendro yang ditunjuk sebagai pengacara PT Soyu Giri Primedika menghubungi Hamdan guna menawarkan uang jika hakim dalam persidangan memutuskan untuk membubarkan perusahaan kliennya.

Tujuannya, agar aset PT Soyu Giri Primedika senilai Rp 50 miliar bisa dibagi. Untuk menjalankan keinginan itu, KPK menduga Hendro dan PT Soyu Giri Primedika telah menyiapkan dana senilai Rp 1,3 miliar.

Baca juga: Kasus Hakim Itong, KPK Dalami Komunikasi antara Panitera PN Surabaya dan Tersangka Hamdan

Dana itu akan dialokasikan untuk memberi suap para hakim mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA).

Itong sebagai hakim di tingkat pertama diduga menyetujui tawaran itu. Kemudian Hendro bermaksud memberi uang muka senilai Rp 140 juta kepada Itong melalui Hamdan.

Saat menyerahkan uang itu dilakukan, KPK melakukan tangkap tangan pada keduanya dan melanjutkan penangkapan pada Itong.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Nasional
Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Nasional
Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Nasional
Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Nasional
Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Nasional
Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Nasional
Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Nasional
Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Nasional
Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Nasional
Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Nasional
Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

Nasional
RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disetujui DPR, Prabowo: Alhamdulillah, Sudah 15 Tahun...

RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disetujui DPR, Prabowo: Alhamdulillah, Sudah 15 Tahun...

Nasional
Polri Sebut Ismail Bolong Akan Masuk DPO jika Tak Kooperatif

Polri Sebut Ismail Bolong Akan Masuk DPO jika Tak Kooperatif

Nasional
RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.