Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengingatkan August agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan Undang-Undang (UU) yang tak berubah, tidaklah menjadi petaka bagi petugas.
"Tolong kasih gambaran, apa yang kira-kira akan dilakukan teman-teman KPU jika nanti saudara August Mellaz terpilih dan peristiwa Pemilu sebagai mesin pembunuh ini tidak terulang," tutur Luqman.
Bedanya, August tak menjawab dengan lugas pertanyaan yang dicecar Komisi II. Sedikit bicara, August meyakini bahwa penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) akan dievaluasi dari pengalaman pemilu sebelumnya.
"Sehingga, kita bisa review ulang dan itu kemudian dikonsultasikan terlebih dahulu pada Komisi II dan DPR," jawab August.
Optimalisasi teknologi informasi
Selain itu, beberapa calon anggota KPU membawa konsep mengedepankan teknologi informasi untuk Pemilu 2024.
Dalam penyelenggaraan Pemilu ke depan, calon anggota menginginkan konsep teknologi informasi dapat lebih dioptimalkan.
Baca juga: Catatan Puskapol UI untuk Komisi II Jelang Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu
Calon anggota KPU Dahlia menekankan agar KPU ke depan lebih menggunakan peran media sosial (medsos) untuk menyasar para pemilih milenial.
"Bagaimana dengan mendorong supaya sistem informasi dan teknologi ini juga selaras dengan pendidikan pemilih yang cerdas. Kita lihat dari berbagai kajian, pemilih milenial dari generasi Z sekarang ini banyak sekali menggunakan internet atau media sosial," kata eks Ketua KPU DKI Jakarta itu.
Untuk itu, dia membawa konsep agar KPU mulai menyasar berbagai platform media sosial yang digandrungi anak muda, seperti TikTok dan YouTube.
Sementara itu, calon anggota KPU Iffa Rosita juga membawa konsep serupa Dahlia. Hanya saja, dia menekankan soal influencer atau konten kreator profesional yang akan dilirik KPU guna menyasar pemilih muda.
"Bagaimana kita ketahui bahwa pemilih milenial kita cukup tinggi. Kita akan memanfaatkan konten kreator profesional untuk bisa menarik minat dan keinginan mereka untuk bisa ikut serta aktif dalam Pemilu 2024," kata Iffa.
Baca juga: Fit and Proper Test Anggota KPU, DPR Cecar soal Tragedi 2019 Banyak Petugas Meninggal Dunia
Namun, konsep itu justru dicecar oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Agung Widyantoro. Dia khawatir, jika ide Iffa itu malah menambah beban biaya bagi anggaran negara.
Alih-alih mengefisiensikan anggaran negara, menggaet influencer justru malah menimbulkan beban biaya yang bertambah.
"Untuk itu berapa rancangan biaya yang dikira-kira? Jangan-jangan malah pemilu serentak yang didesain supaya lebih efisien, nanti dengan ibu bikin konsep ini malah justru lebih boros," tanya Agung.