Fakta Menarik "Fit and Proper Test" Calon Anggota KPU, Bicara Pemilu 2019 hingga Jumlah Dapil DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 pada Senin (14/2/2022).

Uji kelayakan itu digelar maraton sekitar 12 jam, sejak pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 21.00 WIB.

Ada 8 nama calon anggota KPU yang mengikuti fit and proper test saat itu, di antaranya August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Dahlia, Hasyim Asy'ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Idham Holik, Iffa Rosita dan Iwan Rompo Banne.

Masing-masing mereka diberikan kesempatan satu jam untuk memaparkan visi dan misi atau hal apapun.

Keputusan calon yang terpilih akan disampaikan dalam rapat pleno Komisi II DPR yang menurut rencana digelar pada Rabu (16/2/2022).

Rapat pleno itu digelar usai 24 calon anggota KPU-Bawaslu menjalani fit and proper test.

Pada hari pertama fit and proper test, ada sejumlah fakta menarik yang dirangkum Kompas.com dari interaksi para calon Komisioner dan Komisi II DPR. Berikut paparannya:

Tragedi jatuhnya korban pada Pemilu 2019

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, rata-rata anggota Komisi II DPR mencecar sejumlah calon anggota KPU dengan pertanyaan seputar tragedi jatuhnya korban jiwa petugas penyelenggara Pemilu 2019.

Baca juga: Saat Fit and Proper Test, Eks Ketua KPU DKI Berharap Dapat Terpilih

Calon anggota KPU Hasyim Asy'ari diminta meyakinkan para anggota dan pimpinan Komisi II yang mengujinya, agar Pemilu 2024 tidak mengulang peristiwa ini. 

"Tolong yakinkan kami tidak akan lagi terjadi peristiwa di Pemilu 2019 (petugas) meninggal dunia). Karena sistem tidak berubah, apalagi dalam situasi pandemi. Apa yang harus dilakukan?," kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Anwar Hafid dalam fit and proper test.

Hasyim menyadari, peristiwa Pemilu 2019 yang merenggut banyak korban jiwa petugas menjadi catatan penting KPU.

Sebagai calon petahana, dia menilai bahwa salah satu penyebab jatuhnya korban jiwa karena petugas dibebani kerja berat selama penyelenggaraan Pemilu.

"Salah satu hal yang jadi catatan penting dalam Pemilu 2019 yaitu beban kerja, terutama di KPPS yang begitu berat," jawab Hasyim.

Baca juga: Komisi II Lakukan Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu, Berikut Jadwalnya

Sama halnya dengan Hasyim, calon anggota KPU lainnya yaitu August Mellaz juga dicecar soal solusi agar jatuhnya korban jiwa pada Pemilu mendatang tidak terulang.

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengingatkan August agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan Undang-Undang (UU) yang tak berubah, tidaklah menjadi petaka bagi petugas.

"Tolong kasih gambaran, apa yang kira-kira akan dilakukan teman-teman KPU jika nanti saudara August Mellaz terpilih dan peristiwa Pemilu sebagai mesin pembunuh ini tidak terulang," tutur Luqman.

Bedanya, August tak menjawab dengan lugas pertanyaan yang dicecar Komisi II. Sedikit bicara, August meyakini bahwa penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) akan dievaluasi dari pengalaman pemilu sebelumnya.

"Sehingga, kita bisa review ulang dan itu kemudian dikonsultasikan terlebih dahulu pada Komisi II dan DPR," jawab August.

Optimalisasi teknologi informasi

Selain itu, beberapa calon anggota KPU membawa konsep mengedepankan teknologi informasi untuk Pemilu 2024.

Dalam penyelenggaraan Pemilu ke depan, calon anggota menginginkan konsep teknologi informasi dapat lebih dioptimalkan.

Baca juga: Catatan Puskapol UI untuk Komisi II Jelang Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu

Calon anggota KPU Dahlia menekankan agar KPU ke depan lebih menggunakan peran media sosial (medsos) untuk menyasar para pemilih milenial.

"Bagaimana dengan mendorong supaya sistem informasi dan teknologi ini juga selaras dengan pendidikan pemilih yang cerdas. Kita lihat dari berbagai kajian, pemilih milenial dari generasi Z sekarang ini banyak sekali menggunakan internet atau media sosial," kata eks Ketua KPU DKI Jakarta itu.

Untuk itu, dia membawa konsep agar KPU mulai menyasar berbagai platform media sosial yang digandrungi anak muda, seperti TikTok dan YouTube.

Sementara itu, calon anggota KPU Iffa Rosita juga membawa konsep serupa Dahlia. Hanya saja, dia menekankan soal influencer atau konten kreator profesional yang akan dilirik KPU guna menyasar pemilih muda.

"Bagaimana kita ketahui bahwa pemilih milenial kita cukup tinggi. Kita akan memanfaatkan konten kreator profesional untuk bisa menarik minat dan keinginan mereka untuk bisa ikut serta aktif dalam Pemilu 2024," kata Iffa.

Baca juga: Fit and Proper Test Anggota KPU, DPR Cecar soal Tragedi 2019 Banyak Petugas Meninggal Dunia

Namun, konsep itu justru dicecar oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Agung Widyantoro. Dia khawatir, jika ide Iffa itu malah menambah beban biaya bagi anggaran negara.

Alih-alih mengefisiensikan anggaran negara, menggaet influencer justru malah menimbulkan beban biaya yang bertambah.

"Untuk itu berapa rancangan biaya yang dikira-kira? Jangan-jangan malah pemilu serentak yang didesain supaya lebih efisien, nanti dengan ibu bikin konsep ini malah justru lebih boros," tanya Agung.

Singgung partai politik

August Mellaz ditanya oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Komarudin Watubun soal pernyataannya kepada media sekitar 2013, bahwa partai politik tidak berkontribusi apa pun untuk daftar pemilih tetap (DPT).

"Tentang penilaian saudara terhadap DPT, partai politik tidak berkontribusi apa-apa untuk DPT. Beritanya begini," kata Komarudin.

Baca juga: Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

August mengaku tak ingat jelas kapan mengeluarkan pernyataan tersebut ke media massa. Sebaliknya, ia mengaku telah banyak berkontribusi dalam penyusunan UU Pemilu yang justru menguntungkan partai politik.

"Saya menjadi anggota pembentuk UU Nomor 7 (UU Pemilu) sejumlah kontribusi saya berikan waktu itu di Pansus mulai dari penambahan kursi, 15 kursi, menjadi 575," jawabnya.

Ditanya jumlah dapil DPR

Calon anggota KPU Iffa Rosita ditanya anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Toha terkait jumlah daerah pemilihan (dapil) secara nasional.

Namun, jawaban yang diberikan oleh Iffa, terkhusus jumlah dapil DPR, keliru.

"Pertanyaannya simpel, mbak. Kalau boleh interaktif ya. Lebih bagus. Berapa dapil seluruh Indonesia, dapil DPR RI? Harus pemahamannya, harus holistik, bisa langsung jawab, Ketua? Berapa dapil se-DPR RI ini?," tanya Toha.

"Seingat saya, ada 82 dapil, pak," jawab Iffa.

Baca juga: Catatan Puskapol UI untuk Komisi II Jelang Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu

Toha juga bertanya lebih lanjut. Kali ini, pertanyaannya yaitu jumlah dapil provinsi secara keseluruhan.

Mendengar pertanyaan itu, Iffa lantas menyampaikan hendak membuka buku catatannya.

"Berapa dapil untuk DPRD Provinsi? Provinsi semuanya," ucap Toha.

"Sebentar ya Pak. Saya punya datanya," tutur Iffa.

Perlu diketahui, jawaban yang benar dari jumlah dapil DPR adalah 80 pada Pemilu 2019. Hal tersebut sempat diungkapkan oleh Komisioner KPU Hasyim Asy'ari pada Mei 2019.