Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Fit and Proper Test, Eks Ketua KPU DKI Berharap Dapat Terpilih

Kompas.com - 14/02/2022, 15:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua KPU DKI Jakarta Dahlia berharap dapat terpilih sebagai anggota KPU RI periode 2022-2027.

Sebagai mantan ketua KPUD, ia mengaku, sangat menikmati pekerjaannya sebagai penyelenggara pemilu.

Hal itu diungkapkan Dahlia saat fit and proper test calon anggota KPU dengan Komisi II DPR, Senin (14/2/2022).

"Saya sangat menikmati bekerja di KPU, saya sangat senang melihat orang berbondong-bondong ke TPS. Dan itu saya jadi bagian dari bagaimana merealisasikan hak-hak politik masyarakat, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon," kata Dahlia.

Ketika bertugas di DKI, ia menyebut, telah merampungkan sejumlah proses dan perselisihan pada Pilkada DKI. Menurut dia, tidak ada hal yang menyulitkan dalam menghadapi berbagai persoalan itu.

Baca juga: Komisi II Lakukan Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu, Berikut Jadwalnya

"Saya sangat menikmati ketika saya berhasil, kemudian menetapkan hasil pemilu melalui proses perselisihan, memenangkan semua perkara perselisihan, dan kemudian hasilnya juga cukup baik diterima oleh masyarakat Jakarta," jelasnya.

Di samping itu, ia mengaku, telah menggeluti dunia kepemiluan sejak muda. Mulai dari terjun sebagai pemantau pemilu saat Orde Baru, mengambil program master tentang kepemiluan, hingga bekerja di DPR sebagai project officer program bantuan untuk parlemen.

Saat itu, ia mengatakan, ikut terlibat dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu yang di dalamnya menekankan keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif.

Atas pengalaman dan latar pendidikan itu, Dahlia mencoba meyakinkan Komisi II untuk memilihnya menjadi anggota KPU RI. Dirinya berharap dapat terpilih oleh Komisi II.

"Jadi, itulah kenapa saya sangat senang bekerja di KPU. Dan saya sangat berharap, diberi kepercayaan untuk bisa menjadi anggota KPU RI. Sehingga pengalaman dan kemampuan saya juga dapat bermanfaat untuk mengelola penyelenggaraan pemilu secara nasional," pungkasnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com