Beda Pernyataan Pemerintah dengan Temuan Komnas HAM soal Kekerasan Aparat ke Warga Wadas

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Selasa (8/2/2022) masih menyita perhatian banyak pihak.

Terekam dalam sejumlah video yang kemudian viral di media sosial, rombongan aparat bersenjata lengkap mendatangi desa tersebut.

Menurut pihak kepolisian, sekitar 250 aparat itu mulanya hendak mendampingi 70 petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanian yang melaksanakan pengukuran tanah.

Pengukuran tanah ini berkaitan dengan proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener di Purworejo.

Baca juga: Kunjungi Desa Wadas, Ganjar Minta Maaf dan Dengarkan Keluhan Warga Soal Izin lokasi Tambang

Suasana ketika itu tegang hingga berubah menjadi konflik yang berujung pada penangkapan lebih dari 60 warga oleh aparat.

Puluhan warga itu dibawa ke Mapolres Purworejo dan seluruhnya baru dipulangkan sehari setelahnya atau Rabu (9/2/2022).

Pemerintah mengeklaim bahwa aparat telah bertindak sesuai prosedur. Diklaim pula bahwa tidak terjadi kekerasan terhadap warga Wadas.

Namun, pernyataan pemerintah itu jauh berbeda dengan situasi yang diceritakan warga Desa Wadas, juga temuan dari Komnas HAM.

Baca juga: YLBHI: Warga Wadas Sudah Menolak Pertambangan Sejak Tahun 2013

Warga merasakan ketakutan hingga harus bersembunyi. Komnas HAM pun menemukan adanya dugaan kekerasan pada insiden kala itu.

Sebut tak ada kekerasan

Pihak pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan aparat pada warga Desa Wadas.

Ia juga memastikan tidak ada aparat yang melakukan penembakan ke warga.

“Tidak ada kekerasan dari aparat, tidak ada penembakan,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/2/2022).

Mahfud menyebut pihak kepolisian telah menjalankan tugas sesuai prosedur. Kedatangan aparat kepolisian di desa tersebut, kata Mahfud, untuk kebutuhan pengawalan dan penjagaan masyarakat.

“Polisi sudah bertindak atas permintaan untuk pengawalan dan menjaga masyarakat agar tidak terjebak konflik horizontal dan terprovokasi antar sesama masyarakat,” tuturnya.

Baca juga: Komnas HAM Minta Warga Wadas Tak Ditekan Saat Berdialog

Mahfud bahkan sempat mengatakan, segala informasi dan pemberitaan yang menggambarkan bahwa situasi di Wadas mencekam sama sekali tidak benar. Ia menyebut situasi di Wadas relatif damai.