Beda Pernyataan Pemerintah dengan Temuan Komnas HAM soal Kekerasan Aparat ke Warga Wadas

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Selasa (8/2/2022) masih menyita perhatian banyak pihak.

Terekam dalam sejumlah video yang kemudian viral di media sosial, rombongan aparat bersenjata lengkap mendatangi desa tersebut.

Menurut pihak kepolisian, sekitar 250 aparat itu mulanya hendak mendampingi 70 petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanian yang melaksanakan pengukuran tanah.

Pengukuran tanah ini berkaitan dengan proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener di Purworejo.

Suasana ketika itu tegang hingga berubah menjadi konflik yang berujung pada penangkapan lebih dari 60 warga oleh aparat.

Puluhan warga itu dibawa ke Mapolres Purworejo dan seluruhnya baru dipulangkan sehari setelahnya atau Rabu (9/2/2022).

Pemerintah mengeklaim bahwa aparat telah bertindak sesuai prosedur. Diklaim pula bahwa tidak terjadi kekerasan terhadap warga Wadas.

Namun, pernyataan pemerintah itu jauh berbeda dengan situasi yang diceritakan warga Desa Wadas, juga temuan dari Komnas HAM.

Warga merasakan ketakutan hingga harus bersembunyi. Komnas HAM pun menemukan adanya dugaan kekerasan pada insiden kala itu.

Sebut tak ada kekerasan

Pihak pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan aparat pada warga Desa Wadas.

Ia juga memastikan tidak ada aparat yang melakukan penembakan ke warga.

“Tidak ada kekerasan dari aparat, tidak ada penembakan,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/2/2022).

Mahfud menyebut pihak kepolisian telah menjalankan tugas sesuai prosedur. Kedatangan aparat kepolisian di desa tersebut, kata Mahfud, untuk kebutuhan pengawalan dan penjagaan masyarakat.

“Polisi sudah bertindak atas permintaan untuk pengawalan dan menjaga masyarakat agar tidak terjebak konflik horizontal dan terprovokasi antar sesama masyarakat,” tuturnya.

Mahfud bahkan sempat mengatakan, segala informasi dan pemberitaan yang menggambarkan bahwa situasi di Wadas mencekam sama sekali tidak benar. Ia menyebut situasi di Wadas relatif damai.

"Semua info dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di Wadas pada Senin itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial. Karena Wadas dalam keadaan tenang dan damai terutama sekarang ini," ujarnya.

Mahfud juga sempat mempersilakan jika ada pihak yang mau datang ke Wadas untuk membuktikan langsung situasi di lokasi. Mahfud mengatakan, Desa Wadas terbuka bagi siapa saja.

"Yang tidak percaya boleh ke sana, terbuka bagi siapa saja," kata dia.

Dikejar anjing hingga lari ke hutan

Berbeda dari pernyataan Mahfud, salah satu warga Wadas yang tak ingin disebutkan namanya mengaku dikejar oleh aparat hingga lari ke hutan pada Rabu (9/2/2022).

"Tadi malam, Brimob dan Polisi masih seperti kemarin dan masih bermalam di hutan hingga siang ini. Lalu saya dikejar-kejar sampai malam dan sampai sekarang masih ada yang di alas (hutan)," katanya dalam konferensi pers daring yang diselenggarakan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) Kamis (10/2/2022).

Selain dirinya, ia bercerita ada beberapa warga lain yang juga dikejar. Sama seperti dia, warga tersebut belum berani keluar dari hutan.

"Untuk saat ini kita belum berani turun, ada yang sebagian keluar dari Wadas karena takut dan sekarang tidak bisa makan," kata dia.

Warga ini juga menjelaskan, terdapat preman yang diduga olehnya sebagai aparat keamanan yang membawa anjing pelacak.

"Ada preman membawa anjing sampai ke hutan untuk mengejar para warga yang berada di hutan," tuturnya.

Ia mengatakan anjing pelacak ditempatkan dalam truk yang berbeda.

"Siang hari ini, ditambah (aparat) 10 truk polisi, memakai senjata lengkap lalu ada satu truk anjing pelacak dan mau dilepas ke hutan untuk melacak warga yang masih disana," jelasnya.

"Ada juga mobil pribadi sekitar 20 unit masuk ke Desa Wadas dan rombongan motor preman banyak sekali," imbuhnya.

Ia juga menyebut warga dipaksa mengumpulkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan dikumpulkan sebagai pernyataan setuju dengan pembangunan Bendungan Bener.

"Semalam ada rombongan mengendarai motor dan memakai toa (pengeras suara) dan koar-koar ke warga untuk mengumpulkan SPPT ke rumah warga yang pro," ujar dia.

Ditendang dan dipukul

Lagi-lagi berbeda dari pernyataan pemerintah, Komnas HAM RI menemukan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas.

Ini diketahui setelah Komnas HAM menerjunkan tim ke Desa Wadas guna menggali keterangan dan mencari fakta terkait insiden yang berujung pada penangkapan puluhan warga desa tersebut.

“Ada yang ditendang bagian kaki, punggung, dan dipukul di bagian kepala,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada Kompas.com, Senin (14/2/2022).

Selain kekerasan aparat, Komnas HAM menyebutkan bahwa beberapa warga belum kembali ke rumahnya sejak peristiwa bentrok pada Selasa lalu.

Sebab, akibat peristiwa itu, ada warga yang masih takut untuk pulang ke rumah.

"Mendapati informasi beberapa warga belum pulang ke rumah masing-masing karena masih merasa ketakutan,"ujar Beka.

Tak hanya itu, Beka mengungkap, banyak warga Wadas usia dewasa dan anak yang mengalami trauma akibat insiden tersebut.

Bahkan, kejadian itu disebut Komnas HAM berdampak buruk pada hubungan antarwarga desa. Dikatakan Beka bahwa terjadi kerenggangan hubungan antara warga yang setuju dan yang menolak pembangunan bendungan.

“Mendapati fakta terjadi kerenggangan hubungan sosial kemasyarakatan antara warga yang setuju dan menolak penambangan batuan andesit," terang dia.

Merespons situasi tersebut, lanjut Beka, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan jajaran Polda Jawa Tengah.

Komnas HAM meminta Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya untuk memberi sanksi kepada aparat yang terbukti melakukan kekerasan.

“Memberikan sanksi kepada aparat yang terbukti melakukan kekerasan,” ucap Beka.

Komnas HAM juga meminta pihak kepolisian tidak mudah memberikan label hoaks kepada akun-akun sosial media yang memberikan reportase lapangan langsung terkait peristiwa Wadas.

Kemudian, meminta aparat mengembalikan barang-barang dan peralatan milik warga yang masih disita.