Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Ganjar, Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Wadas Dievaluasi

Kompas.com - 11/02/2022, 20:19 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Pertemuan itu digelar di Puri Gedeh, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (11/2/2022).

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menjelaskan pertemuan dilakukan untuk membahas penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian pada sejumlah masyarakat di Desa Wadas. Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Selasa (8/2/2022).

“Komnas HAM memberikan sikap dan posisi Komnas HAM pada Pak Gubernur. Pertama, soal evaluasi pendekatan keamanan. Sehingga tidak ada lagi peristiwa yang ketiga,” tutur Beka dalam keterangannya.

Baca juga: KSP: Pemerintah Beri Akses Komnas HAM Lakukan Penyelidikan Pembangunan Waduk Bener di Wadas

“Karena peristiwa yang kemarin itu kan yang kedua setelah (peristiwa) April 2021,” ucapnya.

Beka menururkan Komnas HAM meminta Ganjar segera berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Tengah untuk menarik anggotanya dari Desa Wadas.

Hal ini, lanjut Beka, penting untuk memulihkan trauma masyarakat.

“Karena untuk membangun suasana guyub, memulihkan trauma warga, dan menyiapkan bagaimana (langkah) ke depan,” katanya.

Kemudian Beka menerangkan pihaknya meminta Ganjar untuk menyiapkan alternatif solusi terkait konflik di Desa Wadas.

“Solusi itu baik dari bagaimana teknik penambangan, izinnya seperti apa, informasi yang harus disampaikan ke masyarakat seperti apa, termasuk metode sosialisasi,” paparnya.

Beka menegaskan tak ingin warga Wadas hanya diperlakukan sebagai obyek. Ia ingin warga Wadas diposisikan setara dan tanpa ancaman dari pihak lain dalam dialog nanti.

“Pak Gubernur komitmen untuk melaksanakan itu semua dan Komnas HAM nanti akan terus mengawasi bagaimana penyelesaian komitmen dari Pak Gubernur dan kepolisian,” imbuh dia.

Diketahui peristiwa di Desa Wadas menjadi sorotan masyarakat setelah aparat kepolisian menangkap setidaknya 64 warga pada Selasa kemarin.

Baca juga: KSP: Pendekatan ke Warga Wadas Harus Santun, Persuasif, dan Kedepankan Budaya

Ratusan aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP memasuki Desa Wadas untuk mengawal pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pengukuran lahan untuk lokasi pertambangan bahan material guna pembangunan Bendungan Bener.

Konflik di Desa Wadas masih terjadi antara masyarakat dengan pemeriah. Sejumlah warga tidak setuju wilayahnya digunakan sebagai lokasi pertambangan.

Warga yang menolak menilai penambangan itu akan mematikan sumber air di desa tersebut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com