Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta Warga Wadas Tak Ditekan Saat Berdialog

Kompas.com - 11/02/2022, 21:37 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta warga Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo tidak hanya dijadikan objek dalam proses negosiasi pada proyek pembangunan Bendungan Bener.

Hal itu disampaikan Beka dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jumat (11/2/2022).

"Warga tentu saja harus diperkuat posisinya tidak menjadi sekadar objek,” ucap Beka dalam keterangannya.

Baca juga: Bertemu Ganjar, Komnas HAM Minta Evaluasi Pendekatan Keamanan di Wadas

“Tapi kemudian juga pada posisi setara dan tanpa tekanan ketika dialog dengan beberapa pihak lain,” jelas dia.

Adapun pihak kepolisian menangkap setidaknya 64 warga Wadas, Selasa (8/2/2022).

Polisi mengklaim penangkapan itu dilakukan pada warga yang melakukan provokasi penolakan pembangunan Bendungan Bener dengan menggunakan senjata tajam.

Beka mengatakan pihaknya juga meminta Ganjar untuk tidak menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan konflik di Desa Wadas.

Hal itu mesti dilakukan untuk memulihkan trauma warga dan tidak ada lagi tindakan kekerasan yang dilakukan aparat.

“Karena untuk membangun suasana guyub, memulihkan trauma warga, dan menyiapkan bagaimana (langkah) kedepan,” tuturnya.

Selain itu Komnas HAM, lanjut Beka, mendorong agar Ganjar mencari alternatif penyelesaian konflik yang bisa disampaikan saat proses dialog berjalan.

“Solusi itu baik dari bagaimana teknik penambangan, izinnya seperti apa, informasi yang harus disampaikan ke masyarakat seperti apa, termasuk metode sosialisasi,” pungkas dia.

Diketahui konflik antara pemerintah dan warga Wadas dipicu penolakan lokasi pertambangan material pembangunan Bendungan Bener.

Baca juga: Komisi III DPR RI Pertanyakan Kebutuhan Batu Andesit di Desa Wadas untuk Proyek Bendungan Bener

Pemerintah berencana menjadikan Desa Wadas untuk menjadi lokasi pertambangan batu andesit.

Sejumlah warga menolak pertambangan itu karena akan mematikan sumber air yang selama ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Pada penangkapan Selasa kemarin, ratusan petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP memasuki Desa Wadas untuk mengawal pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran lahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com