Azyumardi Azra Khawatir IKN Nusantara Jadi Warisan Buruk Jokowi Seperti Proyek Mangkrak Era SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra menolak pembangunan dan pemindahan ibu kota negara (IKN) dilakukan saat ini. Ia menilai proyek ini belum seharusnya dilakukan mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum baik.

Azyumardi Azra menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru akan menyesal apabila melanjutkan rencana pemindahan ibu kota negara. Sebab ia memprediksi, pembangunan awal IKN Nusantara tak akan sesuai target hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024 nanti.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur sendiri akan dimulai pertengahan tahun ini. Presiden Jokowi menargetkan upacara HUT RI di tahun 2024 akan dilakukan di lokasi ibu kota negara baru.

"Kalau ini berlanjut ya mungkin paling penyesalan. Apalagi (Jokowi) memperlihatkan berbagai indikasi gejala semakin banyaknya negative legacy (warisan buruk)," ujar Azyumardi Azra, Senin (7/2/2022).

Baca juga: KSP: Pemindahan IKN Wujud Keseriusan Indonesia Jawab Tantangan Pemanasan Global

Ia lalu menyinggung beberapa kebijakan Jokowi yang dinilai akan menjadi warisan buruk kepempimpinannya. Di antaranya adalah revisi UU KPK yang dianggap memperlemah lembaga anti-rasuah tersebut, dan pembuatan UU Cipta Kerja atau Ombinus Law.

IKN Nusantara pun dinilai Azyumardi Azra berpeluang menjadi legacy buruk Jokowi. Sebab jika presiden penerus Jokowi enggan melanjutkan pembangunan IKN, bukan tak mungkin proyek tersebut akan mangkrak.

Azyumardi Azra lalu menyinggung proyek mangkrak Hambalang di era Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek itu masih dianggap sebagai peninggalan buruk era SBY.

"Proyek Hambalang ini jauh lebih kecil, hanya kompleks olahraga. Dan nggak mungkin melakukan tindakan hukum kepada mantan presiden, dalam soal pembangunan. Nggak ada yang bisa menuntut Presiden SBY kan, susah," sebut Azyumardi Azra.

Untuk itu, Azyumardi Azra bergabung bersama sejumlah tokoh menggalang petisi penolakan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara baru melalui situs change.org. Ia berharap Jokowi masih mau mempertimbangkan agar menunda proyek IKN.

"Karena kepemimpinan nasional yang akan datang belum tentu juga meneruskan ya, kalau bukan Pak Jokowi, nggak ada jaminan juga meneruskan. Kecuali Pak Jokowi diperpanjang masa jabatannya seperti ada usulan sampai 2027," sebutnya.

Baca juga: Jadi Inisiator Petisi Tolak IKN, Guru Besar UIN Jakarta Ingatkan Jokowi Tak Tinggalkan Beban Presiden Mendatang

"Atau misalnya dipilih lagi di periode ketiga, misalnya boleh maju lagi Pak Jokowi. Tapi kan itu harus mengubah UUD 1945. Walau itu juga bukan tidak mungkin, kalau presiden menghendaki dan bilang ke DPR/MPR supaya lakukan amandemen," tambah Azyumardi Azra.

Salah satu cendikiawan Muslim ini pun mengingatkan berbagai dampak yang akan terjadi terhadap proyek mangkrak pemerintahan. Azyumardi Azra mengatakan, salah satunya adalah pemborosan anggaran.

"Misalnya dalam 2 tahun dikebut pembangunannya kemudian menghabiskan ratusan triliun. Kalau nggak selesai tapi sudah digelontorkan misalnya Rp 200 atau Rp 300 triliun itu kan mubazir, sayang, eman-eman," sebut dia.

Padahal, menurut Azyumardi Azra, uang yang sudah digunakan itu akan lebih bermanfaat bila digunakan sebagai mitigasi dampak Covid-19. Apalagi, banyak usaha kecil masyarakat yang terimbas pandemi.

"Usaha kecil pada bangkrut, banyak pengangguran. (Masalah ) yang nggak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan bansos. Karena bansos nggak memadai untuk memitigasi dampak negatif dari Covid-19," kata Azyumardi Azra.

Peraih gelar kehormatan Commander of the Order of The British Empire (CBE) dari Ratu Inggris Elizabeth II tersebut juga mempersoalkan pendanaan pembangunan IKN yang masih belum jelas.

Jika pada akhirnya tetap menggunakan APBN, Azyumardi Azra menyebut pasti ada dampak terhadap program-program kerakyatan.

"Menkeu bilang dari PEN, kemudian kalangan DPR bilang nggak bisa karena melanggar UU. Oleh Menko Ekonomi bilang bukan dari PEN, sebagian dari refocusing, ya dari APBN juga. Refocusing itu bisa diambil dari sektor pendidikan, kesehatan," ungkapnya.

Baca juga: Pertanyakan Prioritas Pemerintah, Inisiator Ungkap Alasan Galang Petisi Tolak IKN Nusantara

"Karena itu bisa saja di kampus nggak ada lagi riset karena dana untuk penelitian nggak ada. Remunerasi juga bisa nggak ada. Bisa juga kesehatan tidak sepenuhnya gratis," imbuh Azyumardi Azra.

Ia menilai, pembangunan IKN belum ideal dilakukan saat ini. Apalagi melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sekalipun saat ini sudah positif, namun sebagian besar untuk menutup defisit di tahun sebelumnya.

"Jadi yang aktual tumbuh baru 1 atau 2 % atau di atas 0. jadi belum sampai, maka kita harus menunggu 3-4 semester lagi agar ekonomi kita ini bisa lepas landas lagi. Kemudian juga ketika kita tidak lagi punya utang yang banyak," terang penerima beasiswa master dari Columbia University itu.

Selain Azyumardi Azra, beberapa tokoh nasional turut menjadi inisiator petisi tolak IKN. Di antaranya adalah mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Meutia Hatta, Sri Edi Swasono.

Kemudian ada juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin hingga ekonom senior, Faisal Basri. Petisi ini diprakarsai oleh Narasi Institute.

Baca juga: UU IKN Digugat, Faldo Sebut Proses Pembahasan Aturan Turunannya Tetap Berlanjut

Hingga pukul 19.24 WIB hari ini, petisi berjudul "Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara" sudah ditandatangani oleh 12.522 orang.

CEO dan Co-Founder Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mengatakan petisi ini dimulai saat UU IKN disahkan pada 18 Januari lalu di DPR.

"Pak Din Syamsuddin, Prof Sri Edi, Bang Faisal dan Prof Azyumardi memberikan pendapatnya terkait bahayanya IKN. Kemudian kami Narasi Institute menyelenggarakan diskusi dan menghimpunnya secara virtual WAG karena Omicron belum reda," jelas Achmad Nur Hidayat, Senin.

Para inisiator disebut kemudian mengajak tokoh-tokoh lain yang satu pemikiran. Achmad Nur Hidayat mengatakan, sebenarnya inisiator petisi ada lebih dari 45 tokoh.

"Nama lain yang bisa kami share misalnya Prof Nazaruddin Sjamsuddin dan Prof Prijono Tjiptoherijanto. Kami sedang finalisasi. Setelah lengkap akan kami rilis ke publik bila target petisi sudah mencapai 25 ribu," tutupnya.