Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hati-hati Pinjam ke Bank, Jangan Dipakai untuk Kemewahan

Kompas.com - 03/02/2022, 19:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar memiliki perhitungan yang cermat apabila hendak mengajukan pinjaman ke bank. Terlebih, bila dalam pengajuan pinjaman itu menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan atau jaminannya.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di Lapangan Sudirman, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Kamis (3/2/2022). 

"Hati-hati kalau pinjam ke bank, pas keluar uangnya enak banget. Wah dapet sertifikat (tanah), lalu masukkan ke bank dapat Rp 600 juta," kata Jokowi seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

"Lalu yang Rp 300 juta beli mobil dulu, yang Rp 300 juta lagi untuk usaha. Nah, begitu 6 bulan enggak bisa nyicil (pinjaman), mobil enggak bisa nyicil, hati-hati," imbuh Presiden.

Baca juga: Jokowi Singgung Penerbitan Sertifikat Tanah yang Sempat Lama: Bisa Nunggu 160 Tahun

Menurut Jokowi, perlu kalkulasi matang sebelum mengajukan pinjaman ke bank. Ia pun mewanti-wanti agar masyarakat yang hendak melakukan pinjaman, untuk menggunakan uang hasil pinjaman itu sebagai modal usaha, modal kerja, maupun investasi mesin yang pada akhirnya mendorong produktivitas masyarakat.

"Jangan sekali-kali dipakai untuk barang-barang kemewahan. Kalau enggak bisa nyicil saya jamin sulit. Harus untuk hal-hal yang produktif," tegasnya.

Ihwal sertifikat tanah, Kepala Negara berpesan agar masyarakat dapat membuat salinan sertikiat tersebut dan menyimpannya di tempat yang aman. Pasalnya, sertifikat tanah merupakan salah satu barang berharga.

Presiden kemudian menyinggung betapa sulitnya memperoleh sertikat tanah.

Pada tahun 2017, saat itu pemerintah hanya mampu menerbitkan sekitar 500.000 sertifikat tanah per tahun untuk masyarakat. Secara keseluruhan, baru 46 juta lahan yang telah terbit sertifikatnya. 

Baca juga: Saat Jokowi Bertemu Anak-anak Pandai Matematika di Humbang Hasundutan

Masih ada, kata Jokowi, sekitar 80 juta lahan yang belum terbit sertifikatnya.

"Berarti bapak mensertifikat nunggu 160 tahun. Sebab setahun hanya 500.000 dan yang harus disertifikatkan 80 juta. Jadi 160 tahun nunggu," ucap Presiden.

"Ada yang mau nunggu 160 tahun tunjuk jari? Saya beri sepeda tapi nunggu 160 tahun mau enggak? Siapa yang mau ?" imbuh dia yang disambut tawa masyarakat.

Berkaca dari sana, ia menekankan pentingnya penerbitan sertifikat tanah. Dalam setahun terakhir, tak kurang dari 8 juta sertifikat tanah yang diterbitkan pemerintah. 

Ia pun menargetkan agar proses penerbitan sertifikat ini dapat naik jumlahnya dari tahun ke tahun.

"Targetnya saya naikkan terus 9 juta, naik lagi kemarin pandemi turun lagi. Tapi 8 juta gede banget dibandingkan 500.000," ungkapnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com