Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Singgung Penerbitan Sertifikat Tanah yang Sempat Lama: Bisa Nunggu 160 Tahun

Kompas.com - 03/02/2022, 18:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal lamanya proses penerbitan sertifikat tanah pada 2017 lalu.

Saat itu dalam satu tahun pemerintah hanya mampu menerbitkan 500.000 sertifikat tanah untuk masyarakat.

"Dulu setahun itu hanya 500.000 padahal yang belum disertifikatkan itu 80 juta, sementara yang sudah baru 46 juta. Itu tahun 2017,'' ujar Jokowi dalam sambutannya saat membagikan serfikat tanah untuk masyarakat di Lapangan Sudirman, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Kamis (3/2/2022).

Baca juga: Jokowi Tanam Kacang Macadamia di Desa Simangulampe

"Berarti bapak menyertifikat nunggu 160 tahun. Sebab setahun hanya 500.000 dan yang harus disertifikatkan 80 juta. Jadi 160 tahun nunggu. Ada yang mau nunggu 160 tahun tunjuk jari? Saya beri sepeda tapi nunggu 160 tahun mau enggak? Siapa yang mau ?," tanya Jokowi yang disambut tawa masyarakat.

Presiden lantas menjelaskan pentingnya mempercepat penerbitan sertifikat tanah masyarakat. Dalam satu tahun terakhir menurutnya sudah ada 8 juta sertifikat yang terbit.

Oleh karenanya Jokowi ingin target penerbitan sertifikat tanah ini terus naik.

"Targetnya saya naikkan terus 9 juta, naik lagi kemarin pandemi turun lagi. Tapi 8 juta gede banget dibandingkan 500.000," ungkapnya. 

"Kenapa ini menjadi perhatian saya? Karena setiap saya ke desa setiap saya ke daerah yang masuk ke telinga saya itu sengketa antara dengan warga, warga dengan pemerintah warga dengan BUMN warga dengan perusahaan swasta karena tidak pegang ini (sertifikat)," lanjut Jokowi.

Dia pun mencontohkan, di Sumatera Utara sendiri banyak sekali sengketa lahan. Tepatnya di sekitar Kota Medan.

Masyarakat bersengketa karena merasa sudah belasan atau puluhan tahun menduduki lahan.

"Inilah pentingnya tanda bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat. Dengan kecepatan sertifikat sekarang ini yang diberikan kepada rakyat ini, kita harapkan konflik sengketa lahan bisa kita kurangi sebanyak-banyaknya," tegas Jokowi.

Baca juga: Tipu Daya Pengembang di Tangsel, Gadai Sertifikat Tanah Perumahan, Korban Merugi Rp 20 Miliar

"Tetapi memang masih ada (konflik) karena bertahun-tahun yang namanya ini tidak dikerjakan secara cepat. Setahun hanya 500.000. Sampai kapan kita mau rampung kalau kita bekerja setahun hanya 500.000," tuturnya.

Oleh karena prosesnya yang sulit, Jokowi berpesan bahwa sertifikat tanah merupakan barang berharga.

Dia meminta masyarakat menyimpannya di tempat yang paling aman.

"Tapi di-fotokopi dulu satu. Lalu simpan di lemari satu, simpen di laci. Hilang fotokopi-nya tidak apa, masih ada yang asli. Atau jika hilang aslinya masih punya fotokopi. Ngurus ke kantor BPN lebih mudah kalau ada misalnya banjir, mudah. Kebakaran baranganya karena sudah di-fotokopi," tambah kepala negara. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Nasional
Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Nasional
Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, 'Insya Allah'

Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, "Insya Allah"

Nasional
Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Nasional
BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Nasional
Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Nasional
Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Nasional
DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

Nasional
Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Nasional
Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Nasional
Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com