Jokowi: Hati-hati Pinjam ke Bank, Jangan Dipakai untuk Kemewahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar memiliki perhitungan yang cermat apabila hendak mengajukan pinjaman ke bank. Terlebih, bila dalam pengajuan pinjaman itu menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan atau jaminannya.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di Lapangan Sudirman, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Kamis (3/2/2022). 

"Hati-hati kalau pinjam ke bank, pas keluar uangnya enak banget. Wah dapet sertifikat (tanah), lalu masukkan ke bank dapat Rp 600 juta," kata Jokowi seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

"Lalu yang Rp 300 juta beli mobil dulu, yang Rp 300 juta lagi untuk usaha. Nah, begitu 6 bulan enggak bisa nyicil (pinjaman), mobil enggak bisa nyicil, hati-hati," imbuh Presiden.

Baca juga: Jokowi Singgung Penerbitan Sertifikat Tanah yang Sempat Lama: Bisa Nunggu 160 Tahun

Menurut Jokowi, perlu kalkulasi matang sebelum mengajukan pinjaman ke bank. Ia pun mewanti-wanti agar masyarakat yang hendak melakukan pinjaman, untuk menggunakan uang hasil pinjaman itu sebagai modal usaha, modal kerja, maupun investasi mesin yang pada akhirnya mendorong produktivitas masyarakat.

"Jangan sekali-kali dipakai untuk barang-barang kemewahan. Kalau enggak bisa nyicil saya jamin sulit. Harus untuk hal-hal yang produktif," tegasnya.

Ihwal sertifikat tanah, Kepala Negara berpesan agar masyarakat dapat membuat salinan sertikiat tersebut dan menyimpannya di tempat yang aman. Pasalnya, sertifikat tanah merupakan salah satu barang berharga.

Presiden kemudian menyinggung betapa sulitnya memperoleh sertikat tanah.

Pada tahun 2017, saat itu pemerintah hanya mampu menerbitkan sekitar 500.000 sertifikat tanah per tahun untuk masyarakat. Secara keseluruhan, baru 46 juta lahan yang telah terbit sertifikatnya. 

Baca juga: Saat Jokowi Bertemu Anak-anak Pandai Matematika di Humbang Hasundutan

Masih ada, kata Jokowi, sekitar 80 juta lahan yang belum terbit sertifikatnya.

"Berarti bapak mensertifikat nunggu 160 tahun. Sebab setahun hanya 500.000 dan yang harus disertifikatkan 80 juta. Jadi 160 tahun nunggu," ucap Presiden.

"Ada yang mau nunggu 160 tahun tunjuk jari? Saya beri sepeda tapi nunggu 160 tahun mau enggak? Siapa yang mau ?" imbuh dia yang disambut tawa masyarakat.

Berkaca dari sana, ia menekankan pentingnya penerbitan sertifikat tanah. Dalam setahun terakhir, tak kurang dari 8 juta sertifikat tanah yang diterbitkan pemerintah. 

Ia pun menargetkan agar proses penerbitan sertifikat ini dapat naik jumlahnya dari tahun ke tahun.

"Targetnya saya naikkan terus 9 juta, naik lagi kemarin pandemi turun lagi. Tapi 8 juta gede banget dibandingkan 500.000," ungkapnya.

"Kenapa ini menjadi perhatian saya? Karena setiap saya ke desa, setiap saya ke daerah, yang masuk ke telinga saya itu sengketa antara (warga) dengan warga, warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN, warga dengan perusahaan swasta, karena tidak pegang ini (sertifikat)," lanjut Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tanam Kacang Macadamia di Desa Simangulampe

Dia pun mencontohkan, di Sumatera Utara sendiri banyak sekali sengketa lahan. Tepatnya di sekitar Kota Medan.

Masyarakat bersengketa karena merasa sudah belasan atau puluhan tahun menduduki lahan.

"Inilah pentingnya tanda bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat. Dengan kecepatan sertifikat sekarang ini yang diberikan kepada rakyat ini, kita harapkan konflik sengketa lahan bisa kita kurangi sebanyak-banyaknya," tegas Jokowi.

"Tetapi memang masih ada (konflik) karena bertahun-tahun yang namanya ini tidak dikerjakan secara cepat. Setahun hanya 500.000. Sampai kapan kita mau rampung kalau kita bekerja setahun hanya 500.000," tambahnya.

Di sisi lain, Jokowi meminta masyarakat untuk menggandakan sertikat yang telah dimiliki.

"Tapi di-fotokopi dulu satu. Lalu simpan di lemari satu, simpen di laci. Hilang fotokopi-nya tidak apa, masih ada yang asli. Atau jika hilang aslinya masih punya fotokopi. Ngurus ke kantor BPN lebih mudah kalau ada misalnya banjir, mudah. Kebakaran baranganya karena sudah di-fotokopi," tambah kepala negara.