Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Jusuf Kalla Puji Jokowi Usai Polemik Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Kompas.com - 01/02/2022, 17:54 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) memuji Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang paling serius ingin menemui rakyat-rakyatnya. Pujian diberikan JK usai satu tahun lalu menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi saat ini.

Polemik pertanyaan JK yang mengesankan pemerintah sulit dikritik berawal dari pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi kemudian mendapat respons dari JK, yang merupakan wakilnya di periode pertama memimpin Indonesia.

Baca juga: JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

Dilansir dari KOMPAS.TV, JK mempertanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Pernyataan JK disampaikan dalam acara "Mimbar Demokrasi Partai Keadilan Sejahtera" pada 12 Februari 2021.

Saat itu, JK menyampaikan bahwa memang perlu ada kritik kepada pemerintah sebagai bagian pelaksanaan demokrasi. Oleh karenanya, ia menilai PKS sebagai partai oposisi memiliki kewajiban mengkritik pemerintah sebagai bagian dari memberikan kontribusi.

Respons JK itu akhirnya menuai polemik. Mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD, Jubir Istana Fadjroel Rachman, hingga tokoh-tokoh pendukung Jokowi memberikan sanggahan.

Bahkan sebagian orang menilai pertanyaan JK sebagai bagian dari provokasi. JK kemudian kembali memberi tanggapan.

Menurut JK, tudingan pertanyaannya sebagai bagian provokasi adalah sebuah pandangan sempit.

Baca juga: Jokowi Bertemu Jusuf Kalla di Gedung Agung Yogyakarta, Mengobrol Selama Sejam

Dalam tayangan Kompas TV bertajuk "Ketika Jokowi Minta Dikritik" yang ditayangkan Rabu (17/2/2021), JK mengatakan apa yang dia tanyakan merupakan hal yang wajar dalam konteks memberi kritik terhadap pemerintah.

Menurut JK, pertanyaan itu ia ajukan untuk mengetahui batasan-batasan dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

"Orang perlu mengetahui apa yang bisa, apa yang tidak bisa dalam (memberi) kritik itu. Jadi karena itulah maka saya bertanya, pertanyaan biasa sebenarnya," ujar JK.

Tokoh senior Partai Golkar itu pun menilai, selama ini banyak orang yang takut menyampaikan kritik. Hal tersebut, kata JK, karena mereka tidak mengetahui batasan-batasan yang ada dalam memberikan kritik kepada pemerintah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com