Kala Jusuf Kalla Puji Jokowi Usai Polemik Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Polemik pertanyaan JK yang mengesankan pemerintah sulit dikritik berawal dari pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi kemudian mendapat respons dari JK, yang merupakan wakilnya di periode pertama memimpin Indonesia.

Dilansir dari KOMPAS.TV, JK mempertanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Pernyataan JK disampaikan dalam acara "Mimbar Demokrasi Partai Keadilan Sejahtera" pada 12 Februari 2021.

Saat itu, JK menyampaikan bahwa memang perlu ada kritik kepada pemerintah sebagai bagian pelaksanaan demokrasi. Oleh karenanya, ia menilai PKS sebagai partai oposisi memiliki kewajiban mengkritik pemerintah sebagai bagian dari memberikan kontribusi.

Respons JK itu akhirnya menuai polemik. Mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD, Jubir Istana Fadjroel Rachman, hingga tokoh-tokoh pendukung Jokowi memberikan sanggahan.

Bahkan sebagian orang menilai pertanyaan JK sebagai bagian dari provokasi. JK kemudian kembali memberi tanggapan.

Menurut JK, tudingan pertanyaannya sebagai bagian provokasi adalah sebuah pandangan sempit.

Dalam tayangan Kompas TV bertajuk "Ketika Jokowi Minta Dikritik" yang ditayangkan Rabu (17/2/2021), JK mengatakan apa yang dia tanyakan merupakan hal yang wajar dalam konteks memberi kritik terhadap pemerintah.

Menurut JK, pertanyaan itu ia ajukan untuk mengetahui batasan-batasan dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

"Orang perlu mengetahui apa yang bisa, apa yang tidak bisa dalam (memberi) kritik itu. Jadi karena itulah maka saya bertanya, pertanyaan biasa sebenarnya," ujar JK.

Tokoh senior Partai Golkar itu pun menilai, selama ini banyak orang yang takut menyampaikan kritik. Hal tersebut, kata JK, karena mereka tidak mengetahui batasan-batasan yang ada dalam memberikan kritik kepada pemerintah.

"Saya bertanya dengan tulus untuk mengetahui apa yang boleh apa yang tidak. Dia (memberi kritik) punya batasan-batasan apa, yang boleh dan tidak, supaya orang nanti tidak kena masalah. Karena selama ini orang takut," tuturnya.

Respons JK atas pernyataan Presiden juga mendapat tanggapan negatif dari kalangan buzzer pendukung setia Jokowi. Ia bahkan menyebut para buzzer itu antikritik terhadap masukan yang disampaikan masyarakat.

"Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan? Dari situ bisa lihat karakter mereka (buzzer) yang mempersoalkan pertanyaan tersebut. Artinya mereka antikritik dan bertentangan dengan Jokowi, para buzzer-buzzer itu," ungkap JK dalam keterangan tertulis, Senin (15/2/2021).

Kini puji Jokowi

Setahun berselang, JK kembali membicarakan Jokowi. Menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu, Jokowi merupakan sosok presiden yang paling serius ingin menemui rakyat-rakyatnya.

JK mengisahkan pengalamannya saat menjadi Wapres Jokowi pada 2014 hingga 2019. Menurut dia, Jokowi sering berpindah-pindah daerah dalam hitungan hari demi dapat menyapa rakyat secara langsung.

"Saya termasuk bagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi, saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu utuk melihat rakyatnya," kata JK dalam acara public talkshow yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Senin (31/1/2022).

Pernyataan JK diungkapkan untuk menjawab pertanyaan mengenai keseriusan pemerintahan Jokowi dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan.

"Tiap hari, (misalnya) tadi di Balikpapan besok dia ke Sumatera, jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung yang paling serius itu beliau," tambahnya.

Tak hanya itu, JK pun memberi pujian atas penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukann pemerintah. Ia juga menilai wajar jika pembangunan di periode kedua Jokowi tidak berjalan mulus akibat adanya pandemi Covid-19.

"Kalau diukur dengan perbandingan antara Singapura, Malaysia, besarnya orang kena Covid dibanding jumlah penduduk, Indonesia paling kecil, jadi dari situ kita lihat bagaimana pemerintah juga serius dalam hal itu," sebut JK.

JK bahkan memberi pembelaan soal masalah utang Negara yang sering dijadikan serangan pihak oposisi kepada pemerintah. Ia mengatakan, persoalan jumlah utang yang dimiliki Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa dihindari karena menurutnya banyak pula negara lain yang mesti berutang demi menyelesaikan program-program yang terhambat akibat pandemi.