Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Jusuf Kalla Puji Jokowi Usai Polemik Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Kompas.com - 01/02/2022, 17:54 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) memuji Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang paling serius ingin menemui rakyat-rakyatnya. Pujian diberikan JK usai satu tahun lalu menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi saat ini.

Polemik pertanyaan JK yang mengesankan pemerintah sulit dikritik berawal dari pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi kemudian mendapat respons dari JK, yang merupakan wakilnya di periode pertama memimpin Indonesia.

Baca juga: JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

Dilansir dari KOMPAS.TV, JK mempertanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Pernyataan JK disampaikan dalam acara "Mimbar Demokrasi Partai Keadilan Sejahtera" pada 12 Februari 2021.

Saat itu, JK menyampaikan bahwa memang perlu ada kritik kepada pemerintah sebagai bagian pelaksanaan demokrasi. Oleh karenanya, ia menilai PKS sebagai partai oposisi memiliki kewajiban mengkritik pemerintah sebagai bagian dari memberikan kontribusi.

Respons JK itu akhirnya menuai polemik. Mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD, Jubir Istana Fadjroel Rachman, hingga tokoh-tokoh pendukung Jokowi memberikan sanggahan.

Bahkan sebagian orang menilai pertanyaan JK sebagai bagian dari provokasi. JK kemudian kembali memberi tanggapan.

Menurut JK, tudingan pertanyaannya sebagai bagian provokasi adalah sebuah pandangan sempit.

Baca juga: Jokowi Bertemu Jusuf Kalla di Gedung Agung Yogyakarta, Mengobrol Selama Sejam

Dalam tayangan Kompas TV bertajuk "Ketika Jokowi Minta Dikritik" yang ditayangkan Rabu (17/2/2021), JK mengatakan apa yang dia tanyakan merupakan hal yang wajar dalam konteks memberi kritik terhadap pemerintah.

Menurut JK, pertanyaan itu ia ajukan untuk mengetahui batasan-batasan dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

"Orang perlu mengetahui apa yang bisa, apa yang tidak bisa dalam (memberi) kritik itu. Jadi karena itulah maka saya bertanya, pertanyaan biasa sebenarnya," ujar JK.

Tokoh senior Partai Golkar itu pun menilai, selama ini banyak orang yang takut menyampaikan kritik. Hal tersebut, kata JK, karena mereka tidak mengetahui batasan-batasan yang ada dalam memberikan kritik kepada pemerintah.

"Saya bertanya dengan tulus untuk mengetahui apa yang boleh apa yang tidak. Dia (memberi kritik) punya batasan-batasan apa, yang boleh dan tidak, supaya orang nanti tidak kena masalah. Karena selama ini orang takut," tuturnya.

Respons JK atas pernyataan Presiden juga mendapat tanggapan negatif dari kalangan buzzer pendukung setia Jokowi. Ia bahkan menyebut para buzzer itu antikritik terhadap masukan yang disampaikan masyarakat.

"Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan? Dari situ bisa lihat karakter mereka (buzzer) yang mempersoalkan pertanyaan tersebut. Artinya mereka antikritik dan bertentangan dengan Jokowi, para buzzer-buzzer itu," ungkap JK dalam keterangan tertulis, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Jusuf Kalla: Para Buzzer Antikritik, Ini Bertentangan dengan Jokowi

Kini puji Jokowi

Setahun berselang, JK kembali membicarakan Jokowi. Menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu, Jokowi merupakan sosok presiden yang paling serius ingin menemui rakyat-rakyatnya.

JK mengisahkan pengalamannya saat menjadi Wapres Jokowi pada 2014 hingga 2019. Menurut dia, Jokowi sering berpindah-pindah daerah dalam hitungan hari demi dapat menyapa rakyat secara langsung.

"Saya termasuk bagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi, saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu utuk melihat rakyatnya," kata JK dalam acara public talkshow yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Senin (31/1/2022).

Pernyataan JK diungkapkan untuk menjawab pertanyaan mengenai keseriusan pemerintahan Jokowi dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan.

"Tiap hari, (misalnya) tadi di Balikpapan besok dia ke Sumatera, jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung yang paling serius itu beliau," tambahnya.

Baca juga: Jusuf Kalla: Saya Dua Kali Jadi Wapres, Tak Pernah Meminta

Tak hanya itu, JK pun memberi pujian atas penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukann pemerintah. Ia juga menilai wajar jika pembangunan di periode kedua Jokowi tidak berjalan mulus akibat adanya pandemi Covid-19.

"Kalau diukur dengan perbandingan antara Singapura, Malaysia, besarnya orang kena Covid dibanding jumlah penduduk, Indonesia paling kecil, jadi dari situ kita lihat bagaimana pemerintah juga serius dalam hal itu," sebut JK.

JK bahkan memberi pembelaan soal masalah utang Negara yang sering dijadikan serangan pihak oposisi kepada pemerintah. Ia mengatakan, persoalan jumlah utang yang dimiliki Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa dihindari karena menurutnya banyak pula negara lain yang mesti berutang demi menyelesaikan program-program yang terhambat akibat pandemi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com