Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

Kompas.com - 27/01/2022, 18:56 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla mendukung langkah pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Menurut Kalla, keputusan ini akan membawa dampak positif terutama untuk pemerintah daerah.

“Bagusnya itu akan memberikan otonomi yang lebih baik kepada daerah nanti,” ucap Kalla dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2022).

Kalla berpandangan, pro dan kontra terkait perpindahan Ibu Kota mestinya dihentikan. Sebab, pemerintah dan DPR sudah bulat dalam mengambil keputusan.

“DPR sudah ketok palu,” kata dia.

Baca juga: Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Dalam pandangan Kalla, aturan terkait IKN telah disahkan. Sehingga berbagai pihak hanya bisa menunggu realisasinya.

“Yang penting formalitas (pemindahan) sudah ada,” imbuh dia.

Diketahui, RUU IKN telah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022).

Keputusan ini memicu pro dan kontra di kalangan publik. Mulai dari cepatnya pengesahan RUU hingga urgensi perpindahan Ibu Kota itu.

Beberapa pihak menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan berpotensi memberi dampak negatif untuk masyarakat adat, transmigran hingga membawa kerusakan alam.

Baca juga: Datangi DPR, Aliansi Borneo Bersatu Sampaikan Aspirasi Agar Pemimpin IKN Putra Kalimantan

Presiden Joko Widodo menyebut proses perpindahan ke Ibu Kota baru akan dilakukan bertahap, dimulai pada 2024 mendatang.

“(Tahun) 2024 ini kemungkinan Istana dan empat hingga enam kementerian,” ucap Jokowi, Rabu (19/1/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com