Kompas.com - 01/02/2022, 12:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Tionghoa bisa merayakan Imlek secara bebas sejak era reformasi. Tak hanya Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden ketiga RI Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie juga berjasa besar untuk masyarakat Tionghoa.

Di masa kepemimpinannya sebagai presiden yang singkat, Habibie pernah menerbitkan sejumlah aturan yang menghapus diskriminasi terhadap masyarakat minoritas di Indonesia.

Melansir laporan Komnas HAM tahun 2016 soal "Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia", Habibie menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-pribumi.

Inpres memberikan instruksi kepada para menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, pimpinan lembagaga tertinggi/tinggi negara, serta kepala daerah untuk menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: SBY dan Digantinya Istilah China Jadi Tionghoa...

"Memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh WNI dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan maupun pembangunan, dan meniadakan pembedaan dalam segala bentuk, sifat serta tingkatan kepada WNI baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut," demikian salah satu isi dari Inpres 26/1998, seperti dikutip dari komnasham.go.id, Selasa (1/2/2022).

Selain itu, Inpres 26/1998 juga memerintahkan adanya peninjauan kembali dan penyesuaian seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk pemberian layanan perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, dan kesehatan untuk menyesuikan dengan aturan tersebut.

Lewat Inpres yang dikeluarkan Habibie, seluruh warga negara Indonesia memiliki kesempatan kerja dan penentuan gaji atau penghasilan yang sama, termasuk masyarakat dari etnis Tionghoa.

Baca juga: Mengenang Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa Indonesia dalam Perayaan Imlek

Setelahnya, Habibie kembali mengeluarkan aturan yang menghapus diskriminasi kepada warga Tionghoa dengan menerbitkan Inpres Nomor 4 tahun 1999.

Menurut Komnas HAM, Inpres kedua yang dikeluarkan Habibie untuk mempercepat dan mempertegas pelaksanaan dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Inpres No. 26 tahun 1998.

"Keppres ini ditujukan untuk memberikan penegasan mengenai status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi istri atau anak yang belum berusia 18 tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," jelas Komnas HAM.

Inpres No 4/1999 yang dikeluarkan Habibie menghapus keberadaan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Sebelum adanya Inpres ini, masyarakat Tionghoa wajib menyertakan SKBRI setiap hendak mengurus apapun.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 20 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 20 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Mengapa Lembaga Legislatif Dipilih Rakyat?

Mengapa Lembaga Legislatif Dipilih Rakyat?

Nasional
Brigjen NA Penembak Kucing Diduga Prajurit TNI AL, KSAL: Silakan Proses bila Langgar Hukum

Brigjen NA Penembak Kucing Diduga Prajurit TNI AL, KSAL: Silakan Proses bila Langgar Hukum

Nasional
Yudo Margono Akan Pimpin Pertemuan KSAL Se-ASEAN, Bahas Rencana Latihan Bersama

Yudo Margono Akan Pimpin Pertemuan KSAL Se-ASEAN, Bahas Rencana Latihan Bersama

Nasional
KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

Nasional
Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Nasional
Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Nasional
Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Nasional
TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

Nasional
Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Nasional
KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

Nasional
Pengacara Mengaku Kena 'Prank' Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Pengacara Mengaku Kena "Prank" Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.