JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan 2005-2010, Pramono Anung bercerita tentang sosok Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang dinilai menjunjung tinggi marwah konstitusi.
Hal itu, ujar dia, selalu diajarkan kepada kader-kadernya saat di berada di dalam maupun di luar pemerintahan.
"Di luar kekuasaan ataupun di dalam kekuasaan Bu Mega itu selalu mengajarkan terhadap konstitusi," ujar Pramono dalam acara "Sikap Hidup Merawat Pertiwi", Minggu (23/1/2022).
Pramono pun mencontohkan salah satu peristiwa kala kader PDI Perjuangan yang akan melakukan intrupsi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pidato kenegaraan.
Menurut dia, Megawati tak segan-segan akan memberhentikan kader yang akan memotong pidato seorang presiden.
Baca juga: Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola
Sebab, ujar Pramono, Ketua Umum PDI Perjuangan itu menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi dalam bernegara.
"Bahkan pernah kejadian di tahun 2005-2006, teman-teman itu akan melakukan interupsi di sidang 17 Agustus-an, pada saat presiden menyampaikan nota keuangan," papar Pramono.
"Itu Ibu marah sekali, marah dan memberikan perintah, 'siapapun yang melakukan interupsi kepada presiden saya akan pecat saat itu juga'," ucap dia.
Menurut Sekretaris Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, Megawati juga sangat menghargai perbedaan pendapat.
Namun, bagi Putri proklamator itu, perbedaan pendapat tetap harus taat, patuh dan tunduk pada konstitusi.
Lebih jauh, Pramono mengeklaim bahwa PDI Perjuangan memiliki sikap yang jelas sebagai partai politik.
Menurut dia, sebagai partai besar yang pernah mengalami posisi di dalam maupun di luar pemerintahan, partainya selalu memiliki sikap tegas untuk kemajuan negara.
Baca juga: Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman
"Kita partai yang kelaminnya jelas, mau jadi oposisi, oposisi betulan, ya mau jadi bagian dari pemerintah ya kita support betulan," ucap Sekjen PDI Perjuangan tersebut.
Pramono mengemukakan, saat PDI Perjuangan di luar koalisi pemerintahan yang saat itu dipimpin Presiden SBY, partainya selalu memberikan kritik yang tajam.
Bersama dengan itu, ucap dia, partai berlambang banteng itu juga memberikan solusi-solusi alternatif untuk pemerintahan dalam kritik yang disampaikan.