Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

Kompas.com - 20/01/2022, 06:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, sebaiknya anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan mengambil jalan tengah atas polemik Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbahasa Sunda dalam rapat.

Adapun jalan tengah yang dimaksud adalah dengan meminta maaf kepada publik, terkhusus masyarakat Sunda.

"Budaya kita kan budaya musyawarah dan diambil jalan tengahnya saja. Kalau memang keliru ya minta maaf, kalau merasa tidak keliru ya disampaikan lagi alasannya," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Arteria Dahlan Perlu Minta Maaf soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Saan Mustopa: Itu yang Terbaik

Pria yang akrab disapa Hensat ini mengaku juga sudah mendengar pernyataan Arteria yang justru mempersilakan publik atau pihak yang merasa ucapannya salah, segera melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Padahal, menurut dia, hal seperti itu seharusnya tidak dilakukan oleh Arteria. Hal ini lantaran akan menimbulkan kesan, Arteria balik menantang orang yang tersinggung akan ucapannya.

"Mustinya bang Arteria enggak begitu. Dan seharusnya bisa mengambil jalan bijak sebagai warga negara. Bukan kemudian menantang, kalau enggak salah, dia bilang yang enggak suka, bisa lapor ke MKD. Enggak perlu seperti itu juga kan," tutur Hensat.

Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa polemik Arteria tidak akan mengubah elektabilitas PDI Perjuangan sebagai partai yang dinaungi politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur itu.

Baca juga: Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Pasalnya, berdasarkan focus group discussion (FGD) Lembaga Survei Kedai Kopi milik Hensat, kasus korupsi yang menimpa kader partai politik tertentu pun tidak memengaruhi elektabilitas partai tersebut.

"Jadi waktu FGD Kedai Kopi itu kita tanya, kenapa sih ada partai politik yang korupsi, tapi terus tetap dipilih. Jawabannya mengagetkan, yang pertama, partai politik itu ya korupsi. Kalau partai politik enggak korupsi itu bagus, tapi kalau partai politik korupsi ya sudahlah. Jadi ada premisivitas atau rasa pasrah, cuek begitulah dari rakyat kalau partai politik itu korupsi," jelas pendiri lembaga survei Kedai Kopi itu.

Namun, Hensat menyarankan agar PDI Perjuangan segera mengambil sikap terhadap Arteria.

Sikap itu disarankan dengan cara menegur Arteria atas pernyataan yang telah menimbulkan protes di kalangan masyarakat Sunda.

"Saya sarankan kepada PDI Perjuangan juga sebaiknya menegur Arteria. Bang Arteria yang saya kenal baik. Tapi mungkin memang bahasanya selalu ceplas-ceplos. Dan ini mungkin salah satu bentuk ceplas-ceplosnya dia. Terdengar arogan, tapi mungkin ada maksud-maksudnya," imbuh Hensat.

Baca juga: Arteria Dahlan dan Sederet Kontroversinya...

Dia menambahkan agar kejadian berupa komunikasi yang salah tidak lagi terulang kembali oleh wakil rakyat.

Sebaliknya, ia meminta semua wakil rakyat justru mencintai bahasa daerah. Seharusnya, kata dia, semua wakil rakyat berupaya untuk menghormati dan menyukai bahasa daerah di Indonesia.

"Toh, bahasa daerah adalah awal dari bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya, Arteria boleh marah kalau ada yang menggunakan bahasa Inggris, atau menggunakan bahasa asing dalam sebuah rapat resmi kenegaraan atau rapat resmi DPR," katanya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com