Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arteria Disarankan Minta Maaf, PDI-P Diminta untuk Tegur Arteria

Kompas.com - 20/01/2022, 06:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, sebaiknya anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan mengambil jalan tengah atas polemik Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbahasa Sunda dalam rapat.

Adapun jalan tengah yang dimaksud adalah dengan meminta maaf kepada publik, terkhusus masyarakat Sunda.

"Budaya kita kan budaya musyawarah dan diambil jalan tengahnya saja. Kalau memang keliru ya minta maaf, kalau merasa tidak keliru ya disampaikan lagi alasannya," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Arteria Dahlan Perlu Minta Maaf soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Saan Mustopa: Itu yang Terbaik

Pria yang akrab disapa Hensat ini mengaku juga sudah mendengar pernyataan Arteria yang justru mempersilakan publik atau pihak yang merasa ucapannya salah, segera melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Padahal, menurut dia, hal seperti itu seharusnya tidak dilakukan oleh Arteria. Hal ini lantaran akan menimbulkan kesan, Arteria balik menantang orang yang tersinggung akan ucapannya.

"Mustinya bang Arteria enggak begitu. Dan seharusnya bisa mengambil jalan bijak sebagai warga negara. Bukan kemudian menantang, kalau enggak salah, dia bilang yang enggak suka, bisa lapor ke MKD. Enggak perlu seperti itu juga kan," tutur Hensat.

Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa polemik Arteria tidak akan mengubah elektabilitas PDI Perjuangan sebagai partai yang dinaungi politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur itu.

Baca juga: Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Pasalnya, berdasarkan focus group discussion (FGD) Lembaga Survei Kedai Kopi milik Hensat, kasus korupsi yang menimpa kader partai politik tertentu pun tidak memengaruhi elektabilitas partai tersebut.

"Jadi waktu FGD Kedai Kopi itu kita tanya, kenapa sih ada partai politik yang korupsi, tapi terus tetap dipilih. Jawabannya mengagetkan, yang pertama, partai politik itu ya korupsi. Kalau partai politik enggak korupsi itu bagus, tapi kalau partai politik korupsi ya sudahlah. Jadi ada premisivitas atau rasa pasrah, cuek begitulah dari rakyat kalau partai politik itu korupsi," jelas pendiri lembaga survei Kedai Kopi itu.

Namun, Hensat menyarankan agar PDI Perjuangan segera mengambil sikap terhadap Arteria.

Sikap itu disarankan dengan cara menegur Arteria atas pernyataan yang telah menimbulkan protes di kalangan masyarakat Sunda.

"Saya sarankan kepada PDI Perjuangan juga sebaiknya menegur Arteria. Bang Arteria yang saya kenal baik. Tapi mungkin memang bahasanya selalu ceplas-ceplos. Dan ini mungkin salah satu bentuk ceplas-ceplosnya dia. Terdengar arogan, tapi mungkin ada maksud-maksudnya," imbuh Hensat.

Baca juga: Arteria Dahlan dan Sederet Kontroversinya...

Dia menambahkan agar kejadian berupa komunikasi yang salah tidak lagi terulang kembali oleh wakil rakyat.

Sebaliknya, ia meminta semua wakil rakyat justru mencintai bahasa daerah. Seharusnya, kata dia, semua wakil rakyat berupaya untuk menghormati dan menyukai bahasa daerah di Indonesia.

"Toh, bahasa daerah adalah awal dari bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya, Arteria boleh marah kalau ada yang menggunakan bahasa Inggris, atau menggunakan bahasa asing dalam sebuah rapat resmi kenegaraan atau rapat resmi DPR," katanya.

"Tapi kalau untuk bahasa daerah sebaiknya dia lebih terbuka dan menerima. Toh bicara dalam bahasa daerah juga mudah dimintakan artinya dalam bahasa Indonesia," pungkas Hendri.

Baca juga: Arteria Dahlan Minta Jaksa Agung Copot Kajati Rapat Berbahasa Sunda, Dedi Mulyadi: Apa Salahnya?

Diketahui, Arteria meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot seorang Kajati yang berbicara menggunakan bahasa Sunda dalam rapat.

Arteria menilai, seorang kajati perlu menggunakan bahasa Indonesia dalam rapat agar tidak menimbulkan salah persepsi orang yang mendengarnya.

"Kita ini Indonesia, Pak. Nanti orang takut, kalau pakai bahasa Sunda ini orang takut, ngomong apa, sebagainya. Kami mohon yang seperti ini dilakukan tindakan tegas," ujarnya dalam rapat dengan Jaksa Agung, Senin (17/1/2022).

Baca juga: Ridwan Kamil: Saya Imbau Pak Arteria Dahlan Minta Maaf ke Warga Sunda di Nusantara, jika Tidak...

Pernyataan itupun menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia mengimbau Arteria untuk meminta maaf atas ucapannya.

Menyikapi hal itu, Arteria lantas mempersilakan masyarakat untuk melaporkannya ke MKD DPR apabila tidak terima dengan pernyataannya tersebut.

"Kalau saya salah kan jelas, mekanismenya ada MKD, apakah pernyataan salah. Kita ini demokrasi, silakan kalau kurang berkenan dengan pernyataan saya silakan saja," kata Arteria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com