Kompas.com - 12/01/2022, 12:51 WIB
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto dalam agenda dialog interaktif berjudul Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan secara virtual, Kamis (16/9/2021). DOK. Humas KemendagriDirektur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto dalam agenda dialog interaktif berjudul Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan secara virtual, Kamis (16/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya aliran uang dalam proses pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021.

Pendalaman itu dilakukan penyidik melalui mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ardian Noervianto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

"Saksi dikonfirmasi terkait mekanisme pengajuan pinjaman dana PEN dan dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk memperlancar proses pengajuan pinjaman tersebut," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: KPK Panggil Eks Dirjen Keuangan Daerah Ardian Noervianto Terkait Dugaan Suap Dana PEN Daerah

Selain Ardian, penyidik juga memeriksa staf pada Subdit Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Irham Nurhali, dan ASN Kemendagri, Lisnawati Anisahak Chan.

Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur, Sylvi Juniarty Gani, dan pihak swasta Lidya Lutfi Angraeni juga turut diperiksa.

Dalam pemeriksaan kemarin, terhadap Lidya Lutfi Angraeni juga dikonfirmasi soal adanya penukaran uang dalam perkara tersebut.

"Lidya dikonfirmasi terkait dengan penukaran sejumlah mata uang asing yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," ucap Ali.

Terkait kasus ini, KPK telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Ardian Noervianto.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, pencegahan itu dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan yang tengah dilakukan KPK.

“Yang jelas kemarin itu ada pencegahan terkait dengan Dirjen yang sudah diberhentikan oleh Kemendagri itu kan. Sudah kami cegah,” ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 29 Desember 2021.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Nasional
Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.