Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi "Booster" Dimulai, Pimpinan Komisi IX Ingatkan Soal Pendataan

Kompas.com - 12/01/2022, 12:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memulai vaksinasi booster secara gratis pada Rabu (12/1/2022).

Namun, Melki mengingatkan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merapikan data terkait vaksinasi agar vaksinasi booster dapat dilaksanakan secara efektif.

"Secara teknis nantinya Kementerian Kesehatan mesti mulai mempersiapkan dengan baik berbagai kebutuhan-kebutuhan di lapangan yang dibutuhkan, terutama dan paling mendasar terkait dengan bagaimana merapikan betul soal data vaksinasi yang kita miliki dari seluruh Indonesia," kata Melki kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 untuk Booster Aman

Politikus Partai Golkar itu mengemukakan, pendataan tersebut mesti dilakukan dari hari ke hari hingga bulan ke bulan. Menurut dia, Kemenkes pasti sudah memiliki data tersebut tetapi masih perlu dirapikan serta dibagikan ke pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga RT dan RW.

"Itu memudahkan kita untuk nantinya langsung menjangkau pada orang per orang yang sudah melaksanakan vaksinasi kedua untuk bisa mendapatkan booster," ujar Melki.

Dia menambahkan, pemerintah juga mesti segera mempersiapkan para lansia untuk bisa mendapatkan vaksinasi booster sesuai dengan waktunya.

"Dan juga kelompok masyarakat rentan yang memang karena kondisi, karena pekerjaan, karena situasinya, memang perlu juga segera mendapatkan booster, juga perlu segera diformulasikan untuk segara diberikan vaksinasi booster yang kita miliki," kata dia.

Vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau vaksinasi booster yang bersifat sebagai penguat dimulai pada Rabu ini.

Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi booster diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat.

"Saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama," ujar Jokowi, Selasa kemarin.

Jokowi menyatakan, vaksinasi booster ini diprioritaskan untuk warga lanjut usia (lansia) dan kelompok rentan.

Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan agar dapat menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua dalam jangka waktu lebih dari enam bulan sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com