Kompas.com - 31/12/2021, 08:34 WIB
|

Taufik menuturkan pemberian uang itu atas perintah mantan Bupati Lampung Tengah, Mustofa untuk mempermudah pencarian DAK Lampung Tengah.

Azis saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

“Saya ingatkan, jangan sampai saudara tidak pulang. Bukan karena persoalan yang lain yang disangkakan ke saudara tapi persoalan hari ini,” ucap Damis.

Baca juga: Mantan Bupati Lampung Tengah Bantah Pernah Ancam Azis Syamsuddin

Damis menegaskan, pemberian keterangan palsu dapat dikenai sanksi pidana.

Ia juga meminta agar jaksa penuntut umum (JPU) pekan depan memanggil lagi Taufik dan Darius untuk dikonfrontasi keterangannya dengan Aliza.

“Dua keterangan saksi sama dengan dua alat bukti. Anda jangan main-main di persidangan,” kata Damis.

Meski demikian, Aliza tetap bertahan dengan keterangannya.

Bukan sekali ini saja majelis hakim meragukan keterangan saksi. Sebelumnya, peringatan itu juga diberikan pada Robin dan Maskur.

Keterangan Robin dinilai berbeda dengan keterangan saksi lain terkait peran Azis yang diduga turut menyenalkannya dengan dua penyuap lain yaitu mantan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial dan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Baca juga: Bantahan demi Bantahan Azis Syamsuddin soal Suap ke Penyidik KPK

Sementara itu, Maskur dikecam majelis hakim karena tiba-tiba ingin mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Dua kali tantang saksi sumpah

Jelang akhir persidangan, majelis hakim mempersilahkan Azis untuk bertanya atau merespons keterangan saksi.

Azis lantas mengajak Mustofa untuk melakukan sumpah muhabala. Sebab, Azis merasa keberatan terhadap kesaksian Mustofa.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

Nasional
Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Nasional
Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Nasional
PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

Nasional
Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Produsen Kunci Rantai Pasok Baterai Litium

Jokowi Sebut Indonesia Produsen Kunci Rantai Pasok Baterai Litium

Nasional
Puan: Tahun Politik Datang Lebih Awal, Jadi Perbincangan di Media Sosial hingga Warung Kopi

Puan: Tahun Politik Datang Lebih Awal, Jadi Perbincangan di Media Sosial hingga Warung Kopi

Nasional
KIB Bakal Gelar Pertemuan Oktober, Sekjen PPP Isyaratkan Sinyal Bertambahnya Parpol Ke Koalisi

KIB Bakal Gelar Pertemuan Oktober, Sekjen PPP Isyaratkan Sinyal Bertambahnya Parpol Ke Koalisi

Nasional
3 Parpol Disebut Berkomunikasi dengan Koalisi Gerindra-PKB

3 Parpol Disebut Berkomunikasi dengan Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Komnas Perempuan Masih Dalami Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo

Komnas Perempuan Masih Dalami Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo

Nasional
Jokowi Pamer Keberhasilan Bongkar Kasus Korupsi Besar, Jiwasraya hingga Garuda

Jokowi Pamer Keberhasilan Bongkar Kasus Korupsi Besar, Jiwasraya hingga Garuda

Nasional
KPK Duga Pejabat Sengaja Kirim Laporan LHKPN Tak Lengkap

KPK Duga Pejabat Sengaja Kirim Laporan LHKPN Tak Lengkap

Nasional
Bawaslu: Parpol Punya Waktu 3 Hari Ajukan Sengketa Pendaftaran Pemilu 2024

Bawaslu: Parpol Punya Waktu 3 Hari Ajukan Sengketa Pendaftaran Pemilu 2024

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Apa Saja Tugasnya?

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Apa Saja Tugasnya?

Nasional
Di Sidang Tahunan MPR, Puan Harap IKN Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan

Di Sidang Tahunan MPR, Puan Harap IKN Jadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.