Nurul Arifin
Anggota DPR

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Presidential Threshold Memperkuat Sistem Pemerintahan di Indonesia

Kompas.com - 17/12/2021, 06:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DALAM sistem demokrasi, terutama untuk pencalonan presiden, perlu diatur dalam undang-undang.

Di Indonesia hal ini sudah dilakukan sejak 2003, dengan adanya Presidential Threshold, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun UU ini kini sudah tidak berlaku.

Menurut Gotfridus Goris Seran dalam bukunya Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain, mendefinisikan Presidential Threshold sebagai ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden.

Di Indonesia, kini yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”).

Karena pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan secara serentak pada April 2019, sehingga ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Presidential Threshold juga merupakan salah satu sarana dalam menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia.

Partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia.

Dalam praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pemilu Presiden (“Pilpres”) setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki.

Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi.

Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulkan Duet Ganjar-Anies ke Jokowi, Ini Alasan Surya Paloh

Usulkan Duet Ganjar-Anies ke Jokowi, Ini Alasan Surya Paloh

Nasional
Nasdem Tunggu Respons Anies, Ganjar, dan Andika sebelum Tawarkan ke Parpol Lain

Nasdem Tunggu Respons Anies, Ganjar, dan Andika sebelum Tawarkan ke Parpol Lain

Nasional
Kejagung Pastikan Obyek Perkara Kasus Emirsyah Beda dari KPK

Kejagung Pastikan Obyek Perkara Kasus Emirsyah Beda dari KPK

Nasional
Megawati: Siapa yang Korupsi, Pecat, Keluarkan dari PDI Perjuangan!

Megawati: Siapa yang Korupsi, Pecat, Keluarkan dari PDI Perjuangan!

Nasional
Melihat Pengamanan Jokowi Jelang Kunjungan ke Ukraina Membawa Misi Damai

Melihat Pengamanan Jokowi Jelang Kunjungan ke Ukraina Membawa Misi Damai

Nasional
Jaksa Agung Ungkap Peran Emirsyah Satar dalam Kasus Korupsi Pesawat Garuda Indonesia

Jaksa Agung Ungkap Peran Emirsyah Satar dalam Kasus Korupsi Pesawat Garuda Indonesia

Nasional
Hadi Tjahjanto Susun Solusi untuk 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor yang Disita Satgas BLBI

Hadi Tjahjanto Susun Solusi untuk 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor yang Disita Satgas BLBI

Nasional
Jokowi Teken Perpres Nomor 95/2022, Tegaskan Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI di Jawa Tengah

Jokowi Teken Perpres Nomor 95/2022, Tegaskan Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI di Jawa Tengah

Nasional
Tegaskan Hubungan dengan PDI-P Baik, Nasdem: Kita Enggak Pernah Sindir Partai Orang

Tegaskan Hubungan dengan PDI-P Baik, Nasdem: Kita Enggak Pernah Sindir Partai Orang

Nasional
Sekjen PDIP: Bu Mega Setiap Hari Monitor Kesehatan Pak Tjahjo

Sekjen PDIP: Bu Mega Setiap Hari Monitor Kesehatan Pak Tjahjo

Nasional
Apakah Pemain Israel Bisa Masuk Indonesia untuk Piala Dunia U20? Ini Kata Kemenlu

Apakah Pemain Israel Bisa Masuk Indonesia untuk Piala Dunia U20? Ini Kata Kemenlu

Nasional
Sekjen Gerindra Singgung Pemimpin Lupa Partai, Ketua Harian: Tidak Perlu Dibesar-besarkan

Sekjen Gerindra Singgung Pemimpin Lupa Partai, Ketua Harian: Tidak Perlu Dibesar-besarkan

Nasional
Kejagung Tak Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Garuda

Kejagung Tak Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Nasional
Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.