Kompas.com - 25/11/2021, 16:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu tidak berdasarkan keputusan presiden.

Menurut Mahfud, penuntasan kasus yang terjadi sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dilakukan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Penyelesaian kasus HAM berat sebelum 2000 ini nanti dengan persetujuan atau dengan permintaan DPR, jadi bukan Presiden yang ambil keputusan, tapi DPR," ujar Mahfud, seusai bertemu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/11/2021), dikutip dari video Humas Kemenko Polhukam.

Baca juga: Pernyataan Jaksa Agung Dinilai Tak Cukup Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Mahfud menuturkan, berdasarkan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terdapat 13 kasus pelanggaran HAM berat. Dari 13 kasus, 9 di antaranya terjadi sebelum tahun 2000.

Sementara, ada empat kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000. Satu kasus terjadi pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yakni Peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014.

Berdasarkan data Komnas HAM, peristiwa itu mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal dunia dengan luka tembak dan luka tusuk. Kemudian, 21 orang lainnya mengalami luka akibat penganiayaan.

"Itu ada yang melibatkan TNI, melibatkan apa, nanti yang menyangkut TNI ini Bapak Panglima akan berkoordinasi dengan kita," kata Mahfud.

Baca juga: Jaksa Agung Perintahkan Jampdisus Buat Terobosan Selesaikan HAM Masa Lalu, Komnas HAM: Penyidikan Dimulai Saja

Mahfud mengatakan, jika DPR menganggap rekomendasi atau hasil penyelidikan Komnas HAM harus ditindaklanjuti, nantinya DPR yang  akan menyampaikan ke Presiden.

"Yang penting nanti didiskusikan dulu di DPR apa bisa ini dibuktikan, bagaimana jalan keluarnya," kata Mahfud.

Adapun berdasarkan Pasal 43 UU Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU tersebut terbit diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.

Kendati demikian, upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu terhambat karena Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan.

Baca juga: Moeldoko Ditolak Peserta Aksi Kamisan di Semarang: Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Sementara, Komnas HAM telah menyerahkan berkas penyelidikan 12 kasus pelanggaran HAM ke Kejaksaan Agung.

Dua belas kasus yang hingga kini belum tuntas yakni Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius tahun 1982-1985, kasus Talangsari tahun 1989, Peristiwa Trisaksi, Semanggi I dan II di tahun 1998-1999.

Kemudian, Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Paksa tahun 1997-1998, Wasior 2001 Wamena tahun 2003 dan Pembunuhan Dukun Santet tahun 1998.

Pemerintah juga belum menyelesaikan kasus Simpang KAA tahun 1999, Jambu Keupok 2003, Rumah Geudong di rentang waktu 1989-1998 serta Peristiwa di Painai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Gempa Cianjur: Korban Meninggal 329 Orang, 11 Orang Masih Hilang

UPDATE Gempa Cianjur: Korban Meninggal 329 Orang, 11 Orang Masih Hilang

Nasional
KSAL Yudo Siapkan Bahan Hadapi Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Besok

KSAL Yudo Siapkan Bahan Hadapi Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Besok

Nasional
Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir Diduga Terima Gratifikasi Rp 9 Miliar

Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir Diduga Terima Gratifikasi Rp 9 Miliar

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Nasional
ITAGI: Lansia Harus Kontrol Penyakit Komorbid Sebelum Vaksinasi Covid-19

ITAGI: Lansia Harus Kontrol Penyakit Komorbid Sebelum Vaksinasi Covid-19

Nasional
PKS Nilai Kode Airlangga soal Partai Gabung KIB Bukan untuk Mereka

PKS Nilai Kode Airlangga soal Partai Gabung KIB Bukan untuk Mereka

Nasional
Usai 'Fit And Proper Test', Komisi I Bakal Kunjungi Kediaman Yudo Margono

Usai "Fit And Proper Test", Komisi I Bakal Kunjungi Kediaman Yudo Margono

Nasional
Jenderal Andika Senang KSAL Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Jenderal Andika Senang KSAL Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Gerindra-Golkar-Demokrat Bersaing Ketat

Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Gerindra-Golkar-Demokrat Bersaing Ketat

Nasional
Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Nasional
Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Pergantian Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Bukan Yudo Margono lalu Siapa?

GASPOL! Hari Ini: Pergantian Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Bukan Yudo Margono lalu Siapa?

Nasional
KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau yang Diduga Terima Suap

KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau yang Diduga Terima Suap

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 28,6 Persen, Puan hanya 2,4 Persen

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 28,6 Persen, Puan hanya 2,4 Persen

Nasional
Melalui Dai Ambassador Dompet Dhuafa, South East Asia Group Berikan Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Melalui Dai Ambassador Dompet Dhuafa, South East Asia Group Berikan Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.