Menteri PPPA Tegaskan Pemerintah Tetap Komitmen Hapus Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mengupayakan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, dengan menurunnya angka kekerasan seksual, maka potensi sumber daya manusia (SDM) termasuk perempuan dan anak dapat ditingkatkan.

Nantinya hal tersebut pun dapat membawa kesejahteraan masyarakat.

"Komitmen pemerintah khususnya Kementerian PPPA dalam mengupayakan penghapusan kekerasan seksual terhadap kelompok rentan, yakni perempuan dan anak untuk mewujudkan kesetaraan," ujar Bintang di acara webinar nasional Red Colony Law Fair IV, dikutip dari siaran pers, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: Menteri PPPA: Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Nyata, Kerap Tidak Tertangani

Bintang mengatakan, data Sistem Informasi Online (Simfoni) pada Januari–Oktober 2021 terdapat 7.913 korban kekerasan terhadap perempuan.

Dari jumlah tersebut, kata dia, 14,5 persennya merupakan kasus kekerasan seksual.

Sementara itu, terdapat 12.262 korban kekerasan terhadap anak, di mana 53,9 persen merupakan korban kekerasan seksual.

"Perlu menjadi perhatian, jumlah tersebut adalah berdasarkan pelaporan. Sementera fenomena kekerasan apalagi kekerasan seksual seperti gunung es, yaitu jumlah yang sebenarnya dapat lebih besar lagi," kata Bintang.

Baca juga: Kementerian PPPA: Kualitas Pembangunan Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Naik, tapi Kesenjangan Masih Besar

Dengan demikian, Bintang pun berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memiliki perspektif dan peka terhadap penyintas.

Utamanya dalam pencegahan hingga penanganan kasus sehingga upaya penghapusan dan penanganan kekerasan seksual dapat membantu korban.

"Pemerintah sampai saat ini telah berkomitmen dan tidak berhenti berjuang untuk menghapuskan kekerasan seksual," kata dia.

Bintang mengatakan, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu dari lima prioritas kerja Kementerian PPPA yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Menteri PPPA Sebut Perempuan Hamil dan Anak di Lapas Harus Jadi Perhatian