Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Kompas.com - 26/10/2021, 18:26 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai perlu menunjuk juru bicara (jubir) setelah jabatan itu ditinggalkan oleh Fadjroel Rachman. Mantan aktivis itu telah dilantik Jokowi sebagai Duta Besar RI untuk Kazakhstan.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpendapat, Jokowi dapat mempertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah yang pernah menjadi jubir KPK.

"Jubir wajib ada. Figur seperti Johan Budi atau Febri Diansyah yang sukses menjaga KPK bisa dijadikan rujukan," kata Mardani, saat dihubungi, Selasa (26/10/2021).

Baca juga: Kata Istana soal Pengganti Fadjroel Rachman sebagai Juru Bicara Presiden

Menurut Mardani, memilih juru bicara dengan latar belakang pegiat antikorupsi juga sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Terlebih saat ini penilaian publik terhadap keseriusan pemerintah terkait agenda pemberantasan korupsi menurun.

"Sekalian menguatkan kembali komitmen penegakan korupsi," ujar Mardani.

Di samping itu, Mardani mengingatkan, juru bicara presiden yang dipilih hendaknya rendah hati dan jujur.

"Mesti rendah hati, jangan jadi pembela yang buta. Publik perlu kejujuran dan kerendahan hati," kata dia.

Baca juga: PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

Seperti diketahui, Istana belum mengumumkan juru bicara presiden yang baru setelah Fadjroel dilantik sebagai duta besar.

"Sampai saat ini belum ada arahan Presiden," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

Nasional
Pemerintah Tanggung Sebagian Pajak Sektor Properti dan Otomotif Tahun 2022

Pemerintah Tanggung Sebagian Pajak Sektor Properti dan Otomotif Tahun 2022

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 18-31 Januari 2022

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 18-31 Januari 2022

Nasional
Tsunami Tonga, Kemenlu: Ada 5 WNI Saat Kejadian, Kondisi Belum Diketahui

Tsunami Tonga, Kemenlu: Ada 5 WNI Saat Kejadian, Kondisi Belum Diketahui

Nasional
Penerima Bansos Diperluas Jadi 2,76 Juta Orang pada 2022, Besarannya Rp 600.000

Penerima Bansos Diperluas Jadi 2,76 Juta Orang pada 2022, Besarannya Rp 600.000

Nasional
Pemerintah Sepakati Anggaran PEN 2022 Rp 451 Triliun

Pemerintah Sepakati Anggaran PEN 2022 Rp 451 Triliun

Nasional
UPDATE 16 Januari: 10 Provinsi di Indonesia Laporkan Nol Kasus Covid-19

UPDATE 16 Januari: 10 Provinsi di Indonesia Laporkan Nol Kasus Covid-19

Nasional
Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Nasional
Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Nasional
Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

Nasional
Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Nasional
UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.