PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay berpandangan bahwa Presiden Joko Widodo perlu menunjuk juru bicara presiden yang baru menggantikan Fadjroel Rachman yang telah dilantik sebagai duta besar.

Saleh mengatakan, juru bicara tetap diperlukan agar tidak ada tumpang tindih dalam penyampaian kebijakan oleh kementerian dan lembaga.

"Saya kira presiden masih tetap menbutuhkan ada juru bicara, setidaknya untuk menyinkronkan seluruh agenda prioritas pemerintah yang sedang dikerjakan," kata Saleh saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/10/2021).

"Jadi nanti ujungnya tidak lagi ditanya, katakanlah kebijakan itu yang dianggap bertentangan atau tumpang tindih antar kementerian lembaga, tetapi kalau ada juru bicara tentu yang jadi pegangan adalah juru bicaranya presiden," ujar dia.

Baca juga: Kata Istana soal Pengganti Fadjroel Rachman sebagai Juru Bicara Presiden

Ia mengatakan, banyaknya sosok yang berbicara mengenai program-program pemerintah sesungguhnya bukan masalah, asalkan dikelola benar.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada juru bicara presiden yang bertugas menyinkronkan komunikasi publik dari Istana agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Jadi kalau misal juru bicara presiden sudah mengatakan A, informasinya A, maka yang lain-lain di luar itu tentu bisa juga menyampaikan itu seiring seiriama dengan apa yang disampaikan juru bicara presiden tadi," kata Saleh.

Saleh menegaskan, kebutuhan akan juru bicara presiden memang merupakan hak prerogatif presiden, termasuk sosok yang paling pas untuk menduduki jabatan itu.

Baca juga: Jokowi Lantik Fadjroel Rachman Jadi Dubes RI untuk Kazakhstan

Namun, menurut dia, ada sejumlah kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan nama juru bicara presiden yang baru.

Ia mengatakan, kriteria utama seorang juru bicara presiden haruslah mampu berkommunikasi dengan presiden itu sendiri.

"Jadi presiden bisa betul-betul merasa nyaman untuk memakai juru bicara ini dalam menyampaikan agenda-agenda yang dikerjakan oleh presiden," ujar Saleh.

Selanjutnya, juru bicara presiden haruslah orang dengan latar belakang akademik yang mumpuni.

"Sehingga cakrawala pemikirannya luas dan bisa mengkomunikasikan seluruh agenda-agenda presiden ke publik," ujar Saleh.

Baca juga: Fadjroel: Pemindahan Ibu Kota Langkah Konkret Presiden Wujudkan Pemerataan

Juru bicara presiden juga dinilai harus memiliki hubungan yang baik dan harmonis dengan partai-partai politik sehingga agenda-agenda pemerintah dapat berjalan beriringan dengan apa yang diinginkan parlemen maupun partai politik.

Selain itu, juru bicara presiden juga mesti dapat diterima oleh organisas-organisasi masyarakat yang ada.

Oleh sebab itu, juru bicara presiden bukanlah orang yang sektarian atau hanya memikirkan kelompok tertentu.

"(Juru bicara) ini harus bisa memayungi, mengayomi semua elemen dan kelompok yang ada di masyarakat kita. Dengan begitu dia akan menjadi fleksibel dan bisa diterima oleh semua kalangan," kata Saleh.

Seperti diketahui, Istana belum mengumumkan juru bicara presiden yang baru setelah Fadjroel dilantik sebagai duta besar.

Fadjroel sebelumnya menyampaikan bahwa tidak hanya dirinya yang bertugas sebagai perpanjangan lidah Presiden.

Ada beberapa nama lainnya seperti Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, hingga Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia.

Selain itu, yang paling utama terdapat Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.