PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

Kompas.com - 26/10/2021, 15:43 WIB
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinJuru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay berpandangan bahwa Presiden Joko Widodo perlu menunjuk juru bicara presiden yang baru menggantikan Fadjroel Rachman yang telah dilantik sebagai duta besar.

Saleh mengatakan, juru bicara tetap diperlukan agar tidak ada tumpang tindih dalam penyampaian kebijakan oleh kementerian dan lembaga.

"Saya kira presiden masih tetap menbutuhkan ada juru bicara, setidaknya untuk menyinkronkan seluruh agenda prioritas pemerintah yang sedang dikerjakan," kata Saleh saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/10/2021).

"Jadi nanti ujungnya tidak lagi ditanya, katakanlah kebijakan itu yang dianggap bertentangan atau tumpang tindih antar kementerian lembaga, tetapi kalau ada juru bicara tentu yang jadi pegangan adalah juru bicaranya presiden," ujar dia.

Baca juga: Kata Istana soal Pengganti Fadjroel Rachman sebagai Juru Bicara Presiden

Ia mengatakan, banyaknya sosok yang berbicara mengenai program-program pemerintah sesungguhnya bukan masalah, asalkan dikelola benar.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada juru bicara presiden yang bertugas menyinkronkan komunikasi publik dari Istana agar tidak terjadi tumpang tindih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi kalau misal juru bicara presiden sudah mengatakan A, informasinya A, maka yang lain-lain di luar itu tentu bisa juga menyampaikan itu seiring seiriama dengan apa yang disampaikan juru bicara presiden tadi," kata Saleh.

Saleh menegaskan, kebutuhan akan juru bicara presiden memang merupakan hak prerogatif presiden, termasuk sosok yang paling pas untuk menduduki jabatan itu.

Baca juga: Jokowi Lantik Fadjroel Rachman Jadi Dubes RI untuk Kazakhstan

Namun, menurut dia, ada sejumlah kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan nama juru bicara presiden yang baru.

Ia mengatakan, kriteria utama seorang juru bicara presiden haruslah mampu berkommunikasi dengan presiden itu sendiri.

"Jadi presiden bisa betul-betul merasa nyaman untuk memakai juru bicara ini dalam menyampaikan agenda-agenda yang dikerjakan oleh presiden," ujar Saleh.

Selanjutnya, juru bicara presiden haruslah orang dengan latar belakang akademik yang mumpuni.

"Sehingga cakrawala pemikirannya luas dan bisa mengkomunikasikan seluruh agenda-agenda presiden ke publik," ujar Saleh.

Baca juga: Fadjroel: Pemindahan Ibu Kota Langkah Konkret Presiden Wujudkan Pemerataan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.