Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/10/2021, 21:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Nasdem di MPR Taufik Basari menilai, ulama besar asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur Syaikhona Muhammad Kholil layak ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Menurut dia, Syaikhona Kholil adalah seorang tokoh luar biasa dan berjasa bagi bangsa.

Untuk itu, kata dia, sudah sepatutnya Nasdem bertugas mengingatkan masyarakat akan tokoh ulama asal Bangkalan itu melalui seminar.

"Tugas kita mengingatkan masyarakat bahwa kita mempunyai tokoh yang luar biasa, tokoh yang berjasa kepada bangsa," kata Taufik saat seminar bertajuk 'Syaikhona Kholil: Pejuang Kultural, Guru Para Pahlawan Nasional' di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (14/10/2021).

Pria yang akrab disapa Tobas itu berharap, rangkaian seminar yang diselenggarakan dapat membuahkan hasil yang positif. Sehingga, aspirasi untuk menjadikan Syekh Kholil sebagai pahlawan nasional didengarkan oleh Dewan Gelar dan Presiden Joko Widodo.

"Karena Syekh Kholil adalah guru dari para pahlawan nasional," lanjut dia.

Baca juga: Dijuluki Guru Para Pahlawan, Syaikhona Kholil Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Sementara itu, salah satu narasumber seminar, Imam Besar Masjid Istiqal Nasaruddin Umar mengatakan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Syaikhona Kholil merupakan hal yang layak dilakukan.

Syaikhona Kholil, kata Nasaruddin, merupakan guru bagi sejumlah pahlawan yang ada di Indonesia.

"Syaikhona ini luar biasa. Layak untuk mendapatkan apresiasi dari negara mengingat jasa-jasanya. Dia menjadi guru dari para pendiri pondok pesantren besar di Indonesia. Bahkan dia juga pernah jadi guru sejumlah pahlawan," ungkapnya.

Ia juga menuturkan bahwa sosok Syaikhona Kholil memiliki kedekatan dengan Presiden pertama RI Soekarno.

"Syaikhona Kholil bahkan pernah mengusap kepala Bung Karno dan turut mendoakan langsung dengan meniup ubun-ubun kepala Bung Karno," ujarnya.

"Jadi saya kira banyak sekali karya-karya dan jasa beliau yang perlu mendapatkan apresiasi dari bangsa dan negara. Apa yang kita lakukan di sini bagian dari upaya itu," kata Nasaruddin.

Baca juga: Syaikhona Kholil Bangkalan Diusulkan Mendapat Gelar Pahlawan Nasional, Ini Penjelasan Khofifah...

Sebelumnya, Partai Nasdem dan Yayasan Syaikhona Kholil mengusulkan ulama asal Madura, Jawa Timur bernama Syaikhona Kholil ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Adapun keduanya diketahui mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Jakarta Pusat pada Selasa (28/9/2021) untuk menindaklanjuti hal tersebut kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

"Kami menyampaikan kepada beliau, Menkopolhukam Mahfud MD tentang perjalanan pengajuan gelar pahlawan ini," kata Ketua Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi DPP Partai Nasdem Sri Sajekti Sudjunadi dalam keterangannya, Selasa.

Sri yang akrab disapa Jeanette ini mengatakan, Partai Nasdem dan Yayasan juga sudah menyampaikan proses perjalanan pengajuan gelar pahlawan nasional untuk Syaihona Kholil kepada Mahfud.

Dalam audiensi tersebut, kata dia, semua persyaratan untuk gelar pahlawan nasional sudah dipenuhi dan telah diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Informasi MK Putuskan Proporsional Tertutup, Anggota DPR Singgung Kewenangan 'Budgeting'

Soal Informasi MK Putuskan Proporsional Tertutup, Anggota DPR Singgung Kewenangan "Budgeting"

Nasional
Jokowi Disebut Harap Presiden Selanjutnya Lakukan Percepatan dan Bukan Perubahan

Jokowi Disebut Harap Presiden Selanjutnya Lakukan Percepatan dan Bukan Perubahan

Nasional
BPDPKS Gelar Audiensi dengan Gapki, Bahas Riset dan Pengembangan Industri Kelapa Sawit

BPDPKS Gelar Audiensi dengan Gapki, Bahas Riset dan Pengembangan Industri Kelapa Sawit

Nasional
Kejagung Periksa Pejabat Antam dan Bea Cukai Terkait Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Periksa Pejabat Antam dan Bea Cukai Terkait Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
Wapres Sebut Prestasi Olahraga Indonesia Meningkat, tapi Belum Puas

Wapres Sebut Prestasi Olahraga Indonesia Meningkat, tapi Belum Puas

Nasional
Tolak Jelaskan Pemberhentian Endar Priantoro ke Ombudsman, KPK: Itu Wewenang PTUN

Tolak Jelaskan Pemberhentian Endar Priantoro ke Ombudsman, KPK: Itu Wewenang PTUN

Nasional
Jokowi Harap Presiden Setelahnya Kejar Target Indonesia Jadi Negara Maju

Jokowi Harap Presiden Setelahnya Kejar Target Indonesia Jadi Negara Maju

Nasional
Cawe-cawe Jokowi Disebut Demi Kelanjutan Program Strategis Nasional

Cawe-cawe Jokowi Disebut Demi Kelanjutan Program Strategis Nasional

Nasional
Janji Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi

Janji Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi

Nasional
Pengacara Teddy Minahasa Nilai Sidang Etik Kliennya Terlalu Terburu-Buru

Pengacara Teddy Minahasa Nilai Sidang Etik Kliennya Terlalu Terburu-Buru

Nasional
Cerita Desainer Aulia Akbar Ciptakan Logo IKN, Terinspirasi Kebudayaan Indonesia

Cerita Desainer Aulia Akbar Ciptakan Logo IKN, Terinspirasi Kebudayaan Indonesia

Nasional
PKS Sebut Sandiaga Tak Masuk Kandidat Cawapres Anies

PKS Sebut Sandiaga Tak Masuk Kandidat Cawapres Anies

Nasional
Jokowi: Yang Milih Logo IKN Bukan Presiden, tapi Rakyat Indonesia

Jokowi: Yang Milih Logo IKN Bukan Presiden, tapi Rakyat Indonesia

Nasional
Nasdem Minta Jokowi Juga Cawe-cawe ke MK untuk Urusan Sistem Pemilu

Nasdem Minta Jokowi Juga Cawe-cawe ke MK untuk Urusan Sistem Pemilu

Nasional
Jaksa KPK Pikir-Pikir atas Vonis 8 Tahun Penjara Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Jaksa KPK Pikir-Pikir atas Vonis 8 Tahun Penjara Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com