Tindakan Polisi Banting Pedemo di Tangerang Dinilai Berlebihan dan Salahi Prosedur

Kompas.com - 14/10/2021, 12:33 WIB
Polisi diduga membanting satu peserta aksi di Tigaraksa saat peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-389 Kabupaten Tangerang pada Rabu (13/10/2021). (istimewa)Polisi diduga membanting satu peserta aksi di Tigaraksa saat peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-389 Kabupaten Tangerang pada Rabu (13/10/2021).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) berpendapat, tindakan anggota polisi yang membanting mahasiswa peserta aksi demo di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, berlebihan dan menyalahi prosedur.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, anggota polisi yang melakukan hal tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Oknum polisi yang membanting mahasiswa saat demo di depan Pemkab Tangerang dan menjadi viral di media sosial harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebab, tindakan itu sangat berlebihan dan menyalahi prosedur dalam pengendalian massa," kata Sugeng saat dihubungi, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Kapolri dan Kapolda Banten Diminta Pastikan Polisi Banting Pedemo Diproses Hukum

Menurut Sugeng, dalam melakukan pengamanan aksi demonstrasi di lapangan, polisi harus dapat mengatasi sesuai dengan situasi. Salah satunya, dengan melakukan negosiasi dengan peserta aksi atau koordinator lapangan peserta agar aksi berjalan damai.

Ia mengatakan, polisi dapat melakukan tindakan tegas ketika aksi demonstrasi menimbulkan kekacauan.

Namun, tindakan tegas itupun harus sesuai prosedur, yaitu melumpuhkan dengan kendali tangan kosong, senjata tumpul, atau senjata kimia seperti gas air mata yang sesuai standar Polri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi penghentian tangan kosong yang dilakukan oknum Polri bukanlah membanting seperti dalam video demo yang viral saat pendemo dilumpuhkan ketika melakukan aksi di Pemkab Tangerang tersebut," ujarnya.

Ia pun menyatakan, tindakan anggota polisi yang membanting peserta aksi demo itu menunjukkan keganasan aparat penegak hukum kepada mahasiswa.

Padahal, lanjut Sugeng, soal tahapanan penggunaan kekuatan ini telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Sugeng mengatakan, selain terhadap anggota polisi yang melakukan kekerasan, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dapat turut memeriksa Kapolres Kota Tangerang soal pengendalian dan pengawasan terhadap anggota di lapangan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.