Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi: Pak Syahrial Beri Tahu, Kalau Diperiksa KPK Bilang Itu Uang Utang Piutang

Kompas.com - 04/10/2021, 15:23 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Kota Tanjungbalai, Yusmada mengungkapkan bahwa Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial sempat meminta dirinya untuk memberikan keterangan palsu apabila diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2019. Saat itu dirinya baru saja menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tanjungbalai. Sepekan kemudian, ia diperiksa KPK terkait dugaan jual beli jabatan.

“Kita dikumpulkan Pak Syahrial, diberi tahu,’Nanti kalau diperiksa (KPK) kita sebut saja itu (uang) utang piutang,” terang Yusmada dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/10/2021).

Yusmada yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini, memberikan keterangan sebagai saksi untuk dua terdakwa kasus dugaan suap pengurusan perkara di KPK, yaitu eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain.

Ia menerangkan, sempat memberikan uang sebesar Rp 100 juta kepada Syahrial sebagai uang terima kasih atas pengangkatanya sebagai Sekda.

Baca juga: Saksi Sebut M Syahrial Bilang Ada Internal KPK yang Bantu agar Kasusnya Tak Naik ke Penyidikan

Uang itu diberikan atas permintaan orang kepercayaan Syahrial, yaitu Sajali Lubis.

“Sajali Lubis mendatangi saya dan mengatakan,’ Bapak yang terpilih jadi Sekda, tapi nanti siapkan uang terima kasih untuk Wali Kota’,” tutur Yusmada.

Yusmada awalnya diminta untuk memberikan uang terima kasih sebesar Rp 200 juta, tapi ia hanya memberikan Rp 100 juta.

“Saya hanya beri Rp 100 juta, karena mampunya segitu,” ucapnya.

Selanjutnya, 1,5 tahun setelah diperiksa KPK, Syahrial mengatakan kepada Yusmada bahwa kasus jual beli jabatan yang tengah diusut KPK dinaikkan statusnya ke penyidikan.

Namun kepada Yusmada, Syahrial menyebut bahwa sudah Robin yang mengatur semuanya. 

“Apakah disebutkan siapa orang yang akan membantu itu?,” tanya jaksa.

“Ada orang kita, Pak Robin, sebagai penyidik KPK,” jawab Yusmada.

Dalam perkara ini jaksa menduga Robin dan Husain menerima 11,025 miliar dan 36.000 dollar AS terkait pengurusan perkara di KPK.

Uang itu diduga didapatkan dari sejumlah pihak seperti Rp 3,613 dari mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan kader Partai Golkar Aliza Gunado.

Baca juga: Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com