Anggota Komisi IV Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan PNBP Sektor Perikanan

Kompas.com - 29/09/2021, 23:59 WIB
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPolitisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan meminta pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor perikanan. Kenaikan PNBP dinilai sangat tinggi dan memberatkan nelayan.

"Saya minta nelayan jangan dianaktirikan, sementara sektor lain mendapat kemudahan seperti pajak mobil, pariwisata, investasi. Ini nelayan malah dibebani kenaikan hingga 500 persen lebih," kata Daniel dalam keterangannya, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: Datangi Gedung DPRD, Nelayan Brebes Protes PNBP Naik 4 Kali Lipat

Hal itu disampaikan Daniel saat menerima audiensi perwakilan nelayan di Ruang Rapat Fraksi PKB DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Ketua DPP PKB ini mengatakan, kebijakan yang memberatkan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Daniel mengatakan, semua kebijakan pemerintah seharusnya dikonsultasikan dengan para stakeholder terkait.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga kebijakan membawa harapan dan memperkuat hulu-hilir perikanan, bukan malah mundur dan memberatkan para nelayan. Kenaikan PNBP di sektor perikanan sebesar 500 persen sangat memberatkan nelayan," jelasnya.

Ia menuturkan, ikan yang dikonsumsi masyarakat seharusnya tidak dikenakan PNBP karena terkait dengan pangan. Sebaliknya, menurut dia, pemerintah harus memberikan perlindungan.

Seharusnya pemerintah memikirkan cara untuk meningkatkan daya saing pertanian dan perikanan yang masih tertinggal dengan negara-negara tetangga.

"Kalau itu tidak dilakukan, dampaknya terhadap petani dan nelayan Indonesia sangat besar. Kita tidak mau suatu saat kita lebih memilih impor berbagai hasil laut dan tani kita karena jauh lebih murah dan kalah bersaing, ini faktor fundamental yang harus dipikirkan pemerintah sejak dini," ujarnya.

Baca juga: Belum Ada Aturan PNBP, Mantan Dirjen KKP: Negara Tidak Kebagian Apa-apa

Sementara itu, perwakilan pelaku usaha perikanan Said Aqil menyampaikan penolakan kenaikan PNBP yang tertuang dalam PP Nomor 85 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86 Tahun 2021, dan Nomor 87 Tahun 2021.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Badan Geologi Masih Cari Data untuk Ketahui Penyebab Pasti Erupsi Gunung Semeru

Badan Geologi Masih Cari Data untuk Ketahui Penyebab Pasti Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima PT PAL, Prabowo: Pertahanan Tak Boleh Diabaikan

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima PT PAL, Prabowo: Pertahanan Tak Boleh Diabaikan

Nasional
Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Risma Ingin Pastikan Dapur Umum Penuhi Kebutuhan Pengungsi

Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Risma Ingin Pastikan Dapur Umum Penuhi Kebutuhan Pengungsi

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 3.565

UPDATE 5 Desember: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 3.565

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.867 Usai Bertambah 4

UPDATE 5 Desember: Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.867 Usai Bertambah 4

Nasional
UPDATE 5 Desember: Sebaran 196 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 5 Desember: Sebaran 196 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 7.526 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 7.526 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 298, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.106.292

UPDATE 5 Desember: Bertambah 298, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.106.292

Nasional
UPDATE 5 Desember 2021: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 196

UPDATE 5 Desember 2021: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 196

Nasional
Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Nasional
Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Nasional
BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

Nasional
Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Nasional
Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Nasional
Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.