Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Kompas.com - 22/09/2021, 15:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin menilai, ada kelompok tertentu yang menginginkan Indonesia bergabung dalam kerja sama antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat atau dikenal dengan AUKUS di Laut China Selatan.

Menurut dia, desakan tersebut datang karena kelompok tersebut tidak suka Indonesia dekat dengan China.

"Akhir-akhir ini saya berbicara dengan kelompok yang tidak suka kita dekat dengan yang namanya RRT. Kelompok itu ada dan real," kata TB Hasanuddin dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Wakil Menteri Luar Negeri, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Beijing dan Vietnam Harus Menahan Diri Ihwal Sengketa Laut China Selatan

"Dan mohon maaf dengan segala hormat, mereka mendesak supaya kita ikut masuk dalam blok Amerika, yang notabene ikut masuk dengan AUKUS," lanjutnya.

Ia mengatakan, kelompok tersebut angkat bicara atas isu yang belakangan ramai dibicarakan terkait perkembangan di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara.

Adapun isu itu mengenai kerja sama yang terbentuk antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat di kawasan Laut China Selatan pada 15 September 2021.

"Mungkin menjadi AUKUSI, itu Australia, United Kingdom (UK), US (United States), dan I (Indonesia). Itu sudah bergelinding. Saya pernah berdiskusi itu," tuturnya.

Kendati demikian, cerita TB, ada pula kelompok lain yaitu mantan prajurit yang meminta Indonesia bersiap melawan AUKUS dengan memperkuat persenjataan.

Namun, dia tak sepakat dengan kelompok tersebut lantaran masih mempertanyakan pihak mana yang akan dilawan.

"Enggak bisa, saya bilang, kita membentuk angkatan hanya untuk bertempur, bagaimana? Yang penting menjaga kedaulatan. Saya mohon dengan hormat, dua sisi ini dan barangkali di ruangan ini saja bisa jadi ada mulai panas," jelasnya.

Atas hal tersebut, TB Hasanuddin menilai Indonesia semestinya mampu mengambil sikap menanggapi perbedaan pandangan ini.

Ia menyarankan dengan mengutip solusi yang diberikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mengutamakan diplomasi guna menyelesaikan masalah.

"Kita punya yang namanya kode etik, sudah diluncurkan oleh Ibu Menlu kode etik menyelesaikan masalah-masalah di wilayah laut bila terjadi ada gesekan-gesekan dengan sit and talk, duduk dan bicara. Tidak boleh menggunakan senjata atau apapun kekerasan," katanya.

Baca juga: Bakamla Prediksi Kekuatan Militer Negara Besar Akan Hadir di Laut China Selatan

Dia menegaskan, dalam menghindari terjadinya konflik di kawasan laut, Indonesia tidak boleh terpancing pada kubu manapun.

Sebaliknya, menurut dia, Indonesia justru bisa mengambil keuntungan dari ketegangan yang ada antara China dan Amerika Serikat dalam AUKUS.

"Sekali lagi, jangan terpancing, karena memang kita sedang dipancing untuk supaya ambil sikap, tegas. Tegas ke mana? Enggak bisa lah. Kita tetap saja. Justru dalam keadaan situasi saat ini manfaatkan kebaikan Amerika, kebaikan China," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi May Day, Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi May Day, Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com