Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, penyelesaian konflik agraria menjadi salah satu fokus pemerintah.

Ia mengungkapkan, banyak konflik agraria yang telah berlangsung sangat lama, bahkan puluhan tahun belum juga selesai.

"Banyak konflik telah berlangsung lama, bahkan sangat lama. Ada yang puluhan tahun bahkan sampai 40 tahun tetapi masalahnya tidak selesai-selesai," kata Jokowi, saat pembagian sertifikat tanah objek reforma agraria, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Jokowi mengaku paham, konflik agraria dan sengketa tanah menjadi tantangan berat yang dihadapi para petani dan nelayan, serta masyarakat penggarap lahan.

Tiap tahun, ada kelompok masyarakat yang mengadu untuk meminta penyelesaian konflik agraria.

"Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta, bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria," ujar Presiden.

Jokowi berulang kali menyampaikan, tak ingin konflik agraria terus menerus berlangsung. Ia ingin rakyat kecil dan pengusaha memiliki kepastian hukum atas lahan yang menjadi sumber mata pencarian.

"Artinya kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ini," ucap Jokowi.

Baca juga: Moeldoko Akui Redistribusi Tanah Konflik Agraria Masih Lemah, Baru 26 Persen

Jokowi berjanji bakal terus mengurai konflik agraria yang ada di Tanah Air. Ia ingin reforma agraria terwujud untuk memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup adil bagi rakyat.

Ia pun menginstruksikan jajaran kepolisian untuk tidak ragu mengusut mafia-mafia tanah. Jokowi juga mewanti-wanti supaya tidak ada aparat penegak hukum yang menjadi backing mafia tanah tersebut.

"Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas," kata Presiden.