Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/09/2021, 15:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah kembali menyiapkan kawasan industri halal (KIH) untuk menambah yang sudah ada.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kali ini KIH tersebut disiapkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) di dua lokasi.

"Tengah dipersiapkan pengembangan dua KIH di Nusa Tenggara Barat," ujar Ma'ruf di acara Indonesia Sharia Summit 2021, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Ini Syarat bagi UMK yang Ingin Mengikuti Program Sertifikasi Halal Gratis dari Kemenag

Saat ini, Indonesia sudah memiliki tiga KIH yang sudah ditetapkan.

Ketiga KIH itu berlokasi di Sidoarjo Jawa Timur, Cikande Banten, dan Bintan di Kepulauan Riau.

Rencananya, pemerintah menyiapkan 8 KIH untuk menggenjot pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air.

"Seluruh KIH ini bagian inisiatif strategis pemerintah bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah," kata dia.

Sebab, ujar Ma'ruf, ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini telah menunjukkan fundamental yang tetap berdaya tahan.

Baca juga: Wapres Harap Industri Halal untuk UMKM Diperkuat

Pada semester I 2021, sektor industri produk halal terus memberikan nilai tambah bagi perekonomian selama masa pandemi.

"Karenanya, upaya lainnya juga dilakukan penguatan halal assurance system melalui penetapan tanpa tarif bagi pelaku usaha mikro dan kecil bagi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah," ujar dia.

Selain itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah melalui penguatan ekosistem halal value chain (HVC) di sektor pertanian terintegrasi, halal food, serta fashion muslim juga turut dilakukan.

Baca juga: Mendorong Kebijakan Lokal Industri Halal di Daerah

Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa hal, di antaranya dengan implementasi smart farming berbasis kelompok pesantren, pelaksanaan program Industri Kreatif Syariah (IKRA).

Kemudian, pelaksanaan Indonesia Industrial Moslem Exhibition (ii-Motion) serta pemberdayaan unit usaha pesantren bersama stakeholders industri keuangan syariah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Nasional
Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Nasional
Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Nasional
BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

Nasional
Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi, Diduga Akibat Keliru Alur Penyelidikan

Kepala Daerah Takut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi, Diduga Akibat Keliru Alur Penyelidikan

Nasional
KY Sebut Tak Ada Larangan Polisi Aktif Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA

KY Sebut Tak Ada Larangan Polisi Aktif Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA

Nasional
Eks Spri Ferdy Sambo: Andai Saat Itu CCTV Sudah Disita, Saya Tak Mungkin Ambil

Eks Spri Ferdy Sambo: Andai Saat Itu CCTV Sudah Disita, Saya Tak Mungkin Ambil

Nasional
Menteri Teten Sebut Vonis Lepas Bos Indosurya Keliru, Ini Alasannya

Menteri Teten Sebut Vonis Lepas Bos Indosurya Keliru, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.