Gabung Pemerintah, PAN Ingin Rangkul Kelompok Beda Pandangan Dampak Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan ingin partainya dapat berperan menjadi jembatan antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

Ia mengatakan, PAN ingin menyatukan pihak-pihak yang terpecah akibat persaingan Pemilihan Presiden pada 2014 dan 2019 lalu yang semestinya sudah diakhiri.

"Saya berharap, PAN bisa berperan untuk merangkul. Kan persaingan sudah usai, Kami ingin diperankan untuk merangkul. Kami harap pemerintah merangkul sebanyak-banyaknya sisa-sisa persaingan pilpres 2014 dan 2019," kata Zulkifli dalam wawancara bersama Kompas.com, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Tegaskan Dukung Pemerintahan Jokowi Tanpa Syarat

Zulhas, sapaan Zulkifli, menuturkan, dalam upaya merangkul pihak-pihak yang berbeda pandangan itu, PAN tidak akan saling menyalahkan tetapi mencoba mencari jalan keluar.

"Kalau menyalahkan enggak habis-habis, wong kita ini memang banyak salahnya, namanya juga Indonesia. Kita cari apa yang menyebabkan," ujar dia.

Menurut dia, masih adanya pihak-pihak yang keras menentang pemerintah bisa disebabkan karena mereka tidak memiliki harapan atau (hopeless), misalnya karena tidak punya pekerjaan.

Untuk itu, menurut Zulhas, perlu ada solusi yang ditawarkan bagi kelompok tersebut. Misalnya, memberi modal usaha bagi anak-anak muda yang tidak memiliki pekerjaan.

Selain itu, anak-anak yang baru lulus sekolah juga bisa diberikan modal atau keterampilan sebagai jalan keluar atas masalah yang mereka alami.

"Itulah yang ingin kita perankan PAN bisa menjembatani berbagai kelompok masyarakat yang tadi itu berbeda pandangan atau yang dianggap sangat keras itu untuk kita jembatani, saatnya kita ini merangkul, cari sebabnya apa, yang perlu diatasi yang perlu diselesaikan," kata dia.

Diketahui, PAN resmi bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN yang digelar di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Ketum PAN: Pilkada-Pilpres untuk Mempersatukan, Kenapa Jadi Jalan Pecah Belah?

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, keputusan tesebut telah disetujui oleh semua dewan perwakilan wilayah (DPW).

"Rakernas menyetujui PAN berada di posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa kebaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Adapun dalam Pilpres 2014 dan 2019, PAN merupakan partai pengusung Prabowo Subianto yang menjadi pesaing Joko Widodo.