Gabung Pemerintah, PAN Ingin Rangkul Kelompok Beda Pandangan Dampak Pilpres

Kompas.com - 10/09/2021, 13:47 WIB
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat diwawancarai Kompas.com di rumah dinasnya, kawasan Widya Chandra, Jakarta, 6 September 2021. KOMPAS.com/Fabian Januarius KuwadoKetua Umum PAN Zulkifli Hasan saat diwawancarai Kompas.com di rumah dinasnya, kawasan Widya Chandra, Jakarta, 6 September 2021.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan ingin partainya dapat berperan menjadi jembatan antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

Ia mengatakan, PAN ingin menyatukan pihak-pihak yang terpecah akibat persaingan Pemilihan Presiden pada 2014 dan 2019 lalu yang semestinya sudah diakhiri.

"Saya berharap, PAN bisa berperan untuk merangkul. Kan persaingan sudah usai, Kami ingin diperankan untuk merangkul. Kami harap pemerintah merangkul sebanyak-banyaknya sisa-sisa persaingan pilpres 2014 dan 2019," kata Zulkifli dalam wawancara bersama Kompas.com, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Tegaskan Dukung Pemerintahan Jokowi Tanpa Syarat

Zulhas, sapaan Zulkifli, menuturkan, dalam upaya merangkul pihak-pihak yang berbeda pandangan itu, PAN tidak akan saling menyalahkan tetapi mencoba mencari jalan keluar.

"Kalau menyalahkan enggak habis-habis, wong kita ini memang banyak salahnya, namanya juga Indonesia. Kita cari apa yang menyebabkan," ujar dia.

Menurut dia, masih adanya pihak-pihak yang keras menentang pemerintah bisa disebabkan karena mereka tidak memiliki harapan atau (hopeless), misalnya karena tidak punya pekerjaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, menurut Zulhas, perlu ada solusi yang ditawarkan bagi kelompok tersebut. Misalnya, memberi modal usaha bagi anak-anak muda yang tidak memiliki pekerjaan.

Selain itu, anak-anak yang baru lulus sekolah juga bisa diberikan modal atau keterampilan sebagai jalan keluar atas masalah yang mereka alami.

"Itulah yang ingin kita perankan PAN bisa menjembatani berbagai kelompok masyarakat yang tadi itu berbeda pandangan atau yang dianggap sangat keras itu untuk kita jembatani, saatnya kita ini merangkul, cari sebabnya apa, yang perlu diatasi yang perlu diselesaikan," kata dia.

Diketahui, PAN resmi bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN yang digelar di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Ketum PAN: Pilkada-Pilpres untuk Mempersatukan, Kenapa Jadi Jalan Pecah Belah?

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, keputusan tesebut telah disetujui oleh semua dewan perwakilan wilayah (DPW).

"Rakernas menyetujui PAN berada di posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa kebaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Adapun dalam Pilpres 2014 dan 2019, PAN merupakan partai pengusung Prabowo Subianto yang menjadi pesaing Joko Widodo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.