Salim Segaf Al Jufri: Pandemi Tak Boleh Mengancam Prinsip dan Nilai Demokrasi

Kompas.com - 31/08/2021, 17:20 WIB
Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al Jufri saat menjelaskan mengenai usulan revisi UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Timur. Nadia ZahraMenteri Sosial RI, Salim Segaf Al Jufri saat menjelaskan mengenai usulan revisi UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Timur.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri mengingatkan agar jangan sampai pandemi Covid-19 mengancam prinsip dan nilai demokrasi maupun sebaliknya.

Ia mengatakan, penting bagi masyarakat sipil dan pemerintah di Indonesia untuk mencari titik temu antara penanganan pandemi Covid-19 dan perkembangan demokrasi.

"Bagi kita, pandemi tidak boleh mengancam prinsip dan nilai demokrasi. Namun, pada saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang untuk menangani pandemi," kata Salim dalam acara Forum Dialog Diaspora, dikutip dari siaran pers, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Klaim Demokrasi Internal PAN Berjalan Baik, Zulhas: Saking Demokratisnya, Kursi Melayang

Salim menyatakan, saat ini semua pemerintahan di dunia tengah menghadapi godaan kekuasaan yang sangat berbahaya.

Ia berkaca dari beberapa pemerintahan di dunia yang mulai memperkuat eksekutif serta membatasi fungsi legislatif dan yudikatif dengan konsekuensi melemahnya demokrasi.

"Atas dasar penanganan pandemi, maka prinsip-prinsip demokrasi sering kali dikorbankan," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, hal itu menandakan indeks demokrasi secara global semakin lemah sedangkan otoritarianisme semakin menguat.

Sementara itu, di Indonesia kini berkembang isu perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode ataupun memperpanjang masa jabatan presiden.

Terkait itu, Salim menegaskan, para pemimpin semestinya memiliki komitmen kuat pada konstitusi dan prinsip demokrasi.

"Pada konteks ini diperlukan kebijaksanaan dan komitmen yang kuat dari para pemimpin negara pada konstitusi dan prinsip demokrasi," kata Salim.

Baca juga: Partai Ummat Kantongi SK Kemenkumham, Amien Rais: Kami Berusaha agar Demokrasi Tak Berubah Jadi Oligarki

Adapun Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa dirinya tidak berkeinginan untuk memimpin Indonesia sampai 3 periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

Nasional
Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

Nasional
Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Nasional
Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Nasional
Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Nasional
Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Nasional
UPDATE: 63.188.800 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 63.188.800 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Luhut: Anak-anak Boleh Masuk Bioskop di Kota yang Terapkan PPKM Level 1-2

Luhut: Anak-anak Boleh Masuk Bioskop di Kota yang Terapkan PPKM Level 1-2

Nasional
Luhut: 19 Negara yang Boleh Masuk Bali Dipilih Karena Positivity Rate Covid-19 Rendah

Luhut: 19 Negara yang Boleh Masuk Bali Dipilih Karena Positivity Rate Covid-19 Rendah

Nasional
UPDATE 18 Oktober: 1.593 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE 18 Oktober: 1.593 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 18 Oktober: 215.213 Spesimen Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,95 Persen

UPDATE 18 Oktober: 215.213 Spesimen Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,95 Persen

Nasional
Luhut: Sopir Logistik yang Sudah Divaksinasi Lengkap Cukup Tes Antigen untuk Perjalanan Domestik

Luhut: Sopir Logistik yang Sudah Divaksinasi Lengkap Cukup Tes Antigen untuk Perjalanan Domestik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.