Presiden PKS Nilai Demokrasi Mundur di Era Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai situasi demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, arah demokrasi mengalami kemunduran, demokrasi menjadi lebih buruk dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya," kata Syaikhu dalam acara pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).

Syaikhu menuturkan, selama 23 tahun memasuki era Reformasi, Indonesia masih terjebak pada demokrasi prosedural, belum naik kelas menjadi demokrasi substansial.

Baca juga: Dari Sekolah Demokrasi Menuju Lahirnya Generasi Indonesia Baru

Namun, kata Syaikhu, di era pemerintahan Jokowi, demokrasi di Indonesia perlahan-lahan berputar haluan ke arah otoritarianisme.

"Para ilmuan politik menilai bahwa pemerintahan hari ini melakukan putar haluan dari model demokrasi prosedural ke arah otoritarianisme," kata dia.

Hal itu Syaikhu sampaikan berkaca pada indeks demokrasi yang dirilis The Economis Intelligence Unit di mana indeks demokrasi Indonesia terus merosot dengan skor 6,30 pada tahun 2020.

Ia pun membeberkan sejumlah masalah demokrasi di Indonesia saat ini, antara lain maraknya praktik politik uang pada setiap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang semakin buruk.

Di tengah situasi pandemi Covid-19, kata Syaikhu, pemerintah juga justru semakin menunjukkan sikap represif dalam merumuskan kebijakan publik.

"Suara dan kehendak rakyat tidak dihiraukan, penguasa memilih tutup mata dan telinga dari suata hati nurani rakyatnya," kata dia.

Di samping itu, Syaikhu menilai demokrasi di Indonesia juga memiliki masalah prosedural yakni demokrasi yang berbiaya mahal dan mengalami pembajakan oligarki.

Baca juga: Ketum PPP: Demokrasi Bukan Alat untuk Memecah Belah, Saling Mencaci bahkan Membenci

"Hegemoni oligarki yang menguasai kapital ini menyebabkan politik Indonesia pada akhirnya tersandera sehingga kualitas kebijakan publik tidak lagi berorientasi apda kepentingan publik tetapi kepentingan pemilik modal," kata Syaikhu.

Untuk itu, ia mendorong agar ada reformasi pembiayaan politik dan kompetisi politik.

Hal itu berangkat dari pemahaman bahwa semakin murah dan terjangkaunya pembiayaan partai politik dan kontestasi politik, maka akan semakin baik hasil pemilu dan pemilihan presiden karena partai dan politisi berjuang secara mandiri tanpa ketergantungan pada pemilik modal.