Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Nilai Demokrasi Bukan Tujuan, tapi Alat untuk Mencapai Cita-cita Bangsa

Kompas.com - 23/08/2021, 14:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta, agar demokrasi tidak menjadi tujuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, bila menjadikan hal itu agar Indonesia dipandang menjadi negara dengan indeks demokrasi yang tinggi.

Menurut Paloh, demokrasi seharusnya dijadikan alat untuk mencapai tujuan atau cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

"Untuk itu, sekali lagi saya harus mengatakan bahwa bagi saya dan bagi Nasdem, demokrasi bukanlah tujuan. Enggak ada urusan dengan demokrasi sebagai suatu yang dikatakan tujuan bagi kehidupan kita," kata Paloh dalam acara dialog kebangsaan Ketua Umum Partai Nasdem memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).

"Demokrasi merupakan alat, tools, equipment, satu sistem yang kita sepakati untuk menghantarkan tujuan-tujuan kita," sambung dia.

Kendati demikian, ia menyadari bahwa indeks demokrasi Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh The Economist Intellegence Unit (EIU) bahwa pada 2020 mencapai 6,3 atau turun dari tahun sebelumnya, yaitu 6,48.

Baca juga: Surya Paloh: Kalau Tak Punya Budaya Malu, 100 KPK Pun Tak Akan Berefek Berantas Korupsi

Selain itu, ia juga menyoroti nilai-nilai pluralisme di Indonesia apakah sudah berjalan dengan semestinya. Sebab, ia melihat, realita yang ada saat ini adalah menguatnya politik identitas yang kembali mengungkit isu SARA di dalamnya.

"Kita paling khawatir, kalau ada persepsi yang menyatakan dalam indeks apapun itu, demokrasi kita sudah menurun. Tapi realita yang ada, politik identitas semakin menguat. Isu SARA masih ada di kanan kiri kita. Apakah nilai-nilai pluralisme kita telah kita jalankan sepenuhnya?," tanya Paloh.

Oleh karena itu, Paloh menyarankan agar pemerintah dalam hal ini dapat melakukan supervisi agar demokrasi tak lebih banyak menghasilkan keburukan.

Sebab menurut dia, demokrasi masih bisa diubah, diatur dan menempatkan diri secara lebih baik dalam implementasinya.

"Itulah sebenarnya demokrasi yang kita harapkan. Dan dalam keseharian kita, demokrasi seperti apa yang kita miliki hari ini. Kalau tidak disupervisi dalam hal ini khususnya oleh yang memiliki otoritas penyelenggara negara ini," tuturnya.

Baca juga: Surya Paloh: Kita Dorong Semua Kekuatan untuk Cari dan Selamatkan 53 Awak KRI Nanggala

Lebih lanjut, Surya Paloh mengaku was-was dengan sistem demokrasi saat ini yang menurut dia, tidak terjaga.

Ia pun meminta agar elite bangsa memberikan supervisi soal makna kebebasan demokrasi di Indonesia.

Sebab, ia melihat bahwa demokrasi Indonesia saat ini justru masuk dalam kategori super liberal di mana sebagian masyarakat menganggap hak-haknya tidak boleh dikurangi, termasuk oleh pemerintah.

Dia menekankan pentingnya memahami kebebasan yang bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsa bernegara.

"Kebebasan tidak absolute, kebebasan tetap memerlukan kebebasan yang bertanggung jawab," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com