Draf RUU PKS Mulai Dibahas, Komnas Perempuan Sebut Ada 4 Isu yang Belum Terakomodasi

Kompas.com - 31/08/2021, 16:56 WIB
Ilustrasi kekerasan seksual. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANIlustrasi kekerasan seksual.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan mengatakan, masih ada empat isu yang belum terakomodasi dalam draf baru RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mulai dibahas di DPR.

Pertama, tidak ada aturan soal tindak pidana pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, dan perbudakan seksual.

"Juga tidak adanya isu kekerasan berbasis gender siber (KBGS) dalam tindak pidana kekerasan seksual, khususnya di pemberatan. Padahal sebagaimana kita ketahui kekerasan seksual terjadi melalui dan diperburuk dengan siber yang pada 2020 meningkat tajam," kata komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi saat dihubungi, Selasa (31/8/2021).

Kedua, lanjut Siti, tidak ada bab yang mengatur hak-hak korban kekerasan seksual.

Baca juga: Komnas Perempuan Apresiasi Pembahasan Draf Baru RUU PKS

Ia mengatakan, jaminan hak-hak korban merupakan hal penting karena selama ini korban justru mengalami hambatan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga, pada bagian pencegahan kekerasan masih bersifat umum dengan tidak memberikan mandat khusus kepada kementerian atau lembaga.

"Keempat, tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan penghapusan kekerasan seksual," tuturnya.

Namun, Siti mengapresiasi langkah Badan Legislasi DPR yang telah memulai pembahasan draf RUU PKS, meskipun kembali pada tahap awal.

Ia pun mengatakan, pada draf baru ada beberapa kemajuan, seperti aturan restitusi dan sistem pembuktian kasus kekerasan seksual. Ia berharap DPR melibatkan publik dalam pebahasan draf RUU PKS ini.

"Kami tentu berharap draf ini masih terbuka untuk perbaikan-perbaikan," ujarnya.

Baca juga: Komnas Perempuan Minta Baleg Libatkan Publik Bahas RUU PKS

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Nasional
Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Nasional
Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Nasional
Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Nasional
2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

Nasional
Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

Nasional
Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Nasional
Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Nasional
Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Nasional
Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.